Dinilai Belum Realisasikan Janjinya, GMNI Tuntut Bupati Mundur

GARUT, (GE).- Dinilai banyak janji politik yang belum terealisasikan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut menuntut mundur Rudy-Helmi.  Aksi para mahasiswa ini digelar di gedung DPRD Garut, Jumat (10/2/2017).

Sebelum mendatangi gedung DPRD, saekelompok mahasiswa ini terlebih menggelar orasi di kawasan Bundaran Simpang yang berlokasi tak jauh dari kompleks Pemkab Garut. Selain berorasi, mereka juga membagikan selebaran berisi tuntunan mundur kepada Rudy-Helmi dari jabatannya.

Abdul Wahid, yang merupakan korlap dalam aksi ini  menyebutkan hingga menjelang berakhirnya jabatan, Rudy dan Helmi belum mampu menempati janji-janji politiknya yang mereka ucapkan saat kampanye dulu.

“Persoalan yang ada di Kabupaten Garut saat ini baik persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini menandakan ketidakmampuan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya,” kata Wahid.

Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati harus bertanggung jawab dengan tidak terealisasinya janji-janji politik mereka.

“Untuk apa kita pertahankan kalau kinerjanya tidak memuaskan serta tak melaksanakan komitmen berupa janji-janji politik yang sebelumnya mereka ucapkan. Tentunya kami menuntut agar Bupati dan Wakilnya mau bertanggung jawab atas janji dan realisasinya dengan cara mundur dari jabatannya,” tukasnya.

Diungkapkannya, ketidakhadiran Bupati Rudy Gunawan dalam audensi yang telah beberapa kali digelar GMNI, semakin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Rudi Gunawan dan Helmi Budiman tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Sudah tiga kali kita turun ke jalan untuk mempertanyakan pertanggung jawaban atas janji-janji politik Rudy dan Helmi akan tetapi mereka sama sekali tidak menanggapinya,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Petinggi CSI Jadi Tersangka, LPKSM AL-Badar Perjuangan Kawal Proses Pengembalian Dana Anggota

CIREBON, (GE).- Setelah dua orang petinggi PT. Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di tetapkan sebagai tersangka, kini terjadi polemik diantara manajemen CSI dengan anggota KSPPS BMT CSI. dalam kasus ini, PT. CSI dituding telah penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal, yang di sangkutkan dengan tindak pidana pencucian uang oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.

Masalah tidak berhenti sampai di situ saja, masyarakat yang sudah bergabung bersama koperasi tersebut, kini mulai menanyakan keberadaan uang yang di simpan sebagai investasi. Bahkan mereka menuntut ganti rugi atas semua uang yang telah disimpan dan konvensasi yang biasa mereka terima.

Sebagai lembaga perlindungan konsumen, LPKSM AL-Badar Perjuangan segera mengambil tindakan. Setelah mengkonfirmasi kepada pihak manajemen CSI, ketua LPKSM AL-Badar Perjuangan, Vinartie Sapta Arini, S. Sos, menemui ratusan anggota koperasi di Kota Cirebon. Dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu, (22/01/2017) tersebut, pihak LPKSM AL-Badar Perjuangan, membawa draf penawaran perjanjian tahapan proses pengembalian yang di buat oleh pihak manajemen CSI.

Menurut Vinartie, kasus ini cukup menarik, pasalnya jika kita melihat beberapa kasus serupa, pihak perusahaan yang tersangkut kasus hukum tidak peduli dengan nasib para anggotanya. Tetapi untuk kasus CSI ini berbeda, karena setelah ada desakan dari LPKSM Al-Badar Perjuangan, ternyata ada itikad baik dari manajemen CSI untuk mengambalikan dana anggotanya.

Dalam draf perjanjian yang di tawarkan oleh manajemen CSI tersebut, berisikan tahapan dan aturan dalam pengembalian dana nasabah yang berjangka. Poin pertama, jika anggota menyimpan uang selama rentan waktu simpanan antara 0 sampai 12 bulan, maka dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka waktu 10 bulan. Poin ke dua, yaitu jika anggota sudah menyimpan dana selama 13 sampa i 24 bulan, akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka 20 bulan. Sedangkan poin ketiganya ialah, jika dana tersebut sudah tersimpan di koperasi selama lebih dari 25 bulan, akan dikembalikan secara bertahap dalam jangka 30 bulan.

Vinartie menambahkan, ini hanyalah penawaran yang datang dari manajemen CSI, namun jika poin-poin tersebut masih di rasa kurang, ataupun ada usulan dari para anggota koperasi, maka akan disampaikan kembali ke pihak manajemen CSI. Pasalnya, LPKSM Al-Badar sebagai lembaga perlindungan konsumen, ingin agar kasus ini bisa segera selesai.

Rupanya, perkataan Vinartie terbukti, setelah selesai membacakan draf perjanjian di depan para anggota yang di wakili oleh masing-masing kepala cabang itu, timbul beberapa pendapat dan pertanyaan. Ada yang setuju dengan penawaran tersebut, namun ada juga yang tidak setuju. Bahkan ada beberapa anggota yang tetap menginginkan agar keuntungan sebanyak 5 persen yang biasa di dapatkannya, terus mengalir hingga masa pengembalian dana pokok.

Salah seorang anggota koperasi asal Majalengka, Ade Sofwan, menuturkan, dirinya cukup memberikan apresiasi positif terhadap manajemen CSI, yang sudah ada itikad baik untuk mengembalikan dana nasabah. Namun sebenarnya, ia sangat menginginkan agar koperasi bisa kembali berjalan seperti biasa. Selain itu, Ade berharap agar dua orang petinggi CSI yang sedang berurusan dengan hukum, bisa kembali ke tengah-tengah anggota, dan menjalankan perusahaan untuk kesejahteraan bersama.

Di tempat berbeda, seorang praktisi hukum, Syam Yosef SH. MH, berpendapat, jika berdasarkan prinsip hukum, semua itu tentunya harus terlebih dahulu di buktikan dalam proses peradilan. Apakah pimpinan koperasi ini dipandang harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang di sangkakan oleh penyidik dan kemudian nanti di dakwakan oleh penuntut umum di persidangan. Oleh karena itu, ini semua tergantung terhadap bagaimana hubungan antara pengurus korasi dengan anggotanya, yang ingin mengetahui dan mempunyai hak tau bagaimana permasalahan yang di hadapi para pengurus koperasi saat ini.

Di samping itu, lanjut Yousef, tentunya ada tuntutan dari anggota untuk mendapatkan kembali dana yang sudah mereka simpan selama ini. Maka mau tidak mau, pengurus koperasi harus melindungi hak-hak para anggotanya.

Menyoal tentang draf penawaran dalam proses pengembalian dana anggota, Syam berpendapat jika hal itu memang harus di lakukan oleh para pengurus koperasi. Tetapi tetap itu semua akan bisa dilakukan setelah adanya putusan di pengadilan kepada kedua pengurus koperasi yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Tujuannya, agar tata cara ataupun tahapan pengembalian dana trsebut bisa berjalan lancar. Karena jika hal itu dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, maka saya yakin tidak akan bisa selesai dengan baik. (Useu G Ramdani)***

BREAKING NEWS: Warga Panik, Kebakaran Landa Pemukiman Padat Penduduk di Muarasanding

GARUT,(GE).- Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kampung Ahmad Jayadi, Kelurahan Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, kobaran api yang tiba-tiba membesar membuat panik warga sekitar.

“Warga langsung panik dan berhamburan ke luar rumah, karena mendengar teriakan kebakaran,” tutur Isur Suryana salah seorang warga, Sabtu (3/12/2016).

Menurut Isur, kobaran api berasal dari rumah warga bernama Adun salah seorang pemilik bengkel mobil dilokasi setempat.

“Api pertama kali dari rumah Mang Adun bengkel, terus merembet sudah merembet ke rumah tetangganya,”ungkapnya.

Warga lainnya Arifa menyebutkan api diduga dari konsleting listrik dirumah Adun yang berada di RT 01/ RW01 Kampung Ahmad Jaya di Muarasanding.

“Informasinya katanya dari korsleting listrik, tapi gak tau juga penyebab pastinya belum jelas,”ucapnya.

Arifa menambahkan api masih belum dapat dipadamkan hingga pukul 20.30 WIB, meskipun tiga unit mobil pemadam sudah ada di lokasi.

“Petugas dibantu warga masih berusaha memadamkan api yang terus membesar karena angin juga cukup kencang,”tegasnya. (KIM) ***

Editor: Kang Cep.

Siswa Mabuk di Garut, Heboh di Dunia Maya

GARUT, (GE).- Video seorang siswa mabuk berat kini beredar di dunia maya. Awalnya video tersebut beredar di media sosial facebook. Tapi sekarang, videonya sudah beredar di youtube.

Beredarnya video siswa mabuk tersebut tentunya telah mencoreng Dunia pendidikan di Garut. Video yang direkam seseorang itu menampilkan siswi mabuk sedang diperiksa petugas security pada sebuah ruangan.

Tidak jelas lokasi dan kapan video tersebut direkam, namun siswi yang diperiksa bersama seorang teman prianya ini tampak membentak dan melontarkan kata-kata kasar. Dalam tayangan video, siswi mabuk tersebut masih mengenakan seragam sekolah.

Video ini setidaknya telah beredar di dunia maya dengan berbagai versi dan durasi yang berbeda. Di situs Yotube misalnya, terdapat lebih dari dua versi video siswi mabuk ini.

Versi paling singkat dari video ini berdurasi 6.10 menit. Video yang diunggah pada 22 Oktober 2016 lalu itu setidaknya telah ditonton lebih dari 16.000 kali.

Sementara versi paling lama, memiliki durasi 24.08 menit, dengan jumlah penonton sebanyak 9.159 orang. Munculnya video siswi mabuk ini sontak menuai beragam komentar di masyarakat. (Farhan SN)***

Bupati : Ekonomi Lemah Jadi Faktor BAB Sembarangan

KARANGPAWITAN,(GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan Bupati menyebutkan, masyarakat di beberapa wilayah Garut masih rendah dalam BAB yang sehat. Masih banyak warga yang buang air besar sembarangan (BABS), terutama bagi masyarakat yang tinggal di “pasisian” Garut. Faktor lemanya ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

” Kalau banyak duit mah tentu di rumahnya akan dibuatkan WC. Salah satu faktornya memang ekonomi,” tandas Bupati.

Dijelaskannya, untuk menjadikan masyarakat bebas BABS cukup susah, karena beberapa factor, Disamping masalah ekonomi, juga kebiasaan di daerahnya yang luas.

Bupati mencanangkan pada tahun 2019 mendatang, Kabupaten Garut akan terbebas dari BABS dengan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) akan segera diwujudkan. Bupati menyebut, deklarasi di Kecamatan Karangpawitan merupakan yang ke 100 desa dari sebanyak 421 Desa yang ada di Kabupaten Garut.

Pada tahun 2016 ini ditargetkan  menjadi 120 desa, dan pada 2017 bertambah lagi yang ahirnya pada tahun 2019 mendatang ditargetkan seluruh Desa di Kabupaten Garut bebas buang air besar sembarangan (BABS).

“Dulu kan hanya tiga desa, tapi selama saya sudah tiga tahun bertambah menjadi 100 desa. Karena Pemerintahan yang lama kurang perhatian soal BABS ini. Nah saya targetkan pada tahun 2019 Garut akan bebas Open defecation free (ODF) atau BABS,” Kata Bupati usai memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun se Dunia Tingkat Kabupaten Garut di Perum Bumi Cempaka Indah, Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Selasa (18/10/2016).

Untuk lebih mengoptimalkan pencanangan program tersebut, dirinya membuat komitmen dari mulai anak-anak harus mulai hidup bersih. Karena dalam lima pilar itu disebutkan, yakni stop buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Rudy menyebutkan, untuk membuat Garut bebas dari BABS dananya cukup besar, yakni sekitar Rp 20 miliar. Namun dana tersebut jika dibagi-bagi tentunya akan mendapatkan jatah tidak seberapa.

“Misalnya di Garut ini terdapat 421 Desa atau sekitar 8.000 RW. Coba kalau uang itu dibagikan ke setiap RW, paling menerima seberapa, kecil kan. Tapi anggaran itu bisa didapat dari mana saja saling mendukung,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 8 desa dan 2 kelurahan membacakan Deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan yang dibacakan oleh Ketua Apdesi Kecamatan Karangpawitan, H. Aep Saepuridin, Kepala Desa Lebakagung. (Jay)***

 

Pengangkatan Honorer K2 Jadi ASN Belum Jelas, Masih Menunggu Regulasi

TERKAIT akan adanya pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai Aparatur Sipil Negara, (ASN ) yang ramai diberitan di berbagai media, ternyata masih belum jelas. Hal ini diakui oleh Ketua Kordinator Daerah Honorer K2 Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, S.Pd.I.

“Jadi isu akan ada pengangkatan ASN, termasuk guru itu belum jelas. Hingga kini pemerintah belum mengeluarkan Regulasinya.” Ungkap Cecep, usai menghadiri rapat dengar pendapat DPR RI Komisi II bersama Kementrian Pemberdayaan Apartur Negara Reformasi, di Senayan, Senin (10/10/2016)

Dikatakannya, kesimpulan dalam Rapat Komisi II DPR RI tersebut, Kemenpan RB mengusulkan untuk tidak melakukan perekrutan ANS sebelum Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara selesai ditetapkan .

Dikatakannya, permasalahan tenaga honorer K2, menurut Komisi II DPR RI melalui ketua Badan Legislasi (Baleg) Arif Wibowo meminta agar Badan Kepegawaian Negara dan Kementrian PAN RB segera menyiapkan rumusan kebijakan terkait penyelesaian Tenaga Honorer K2.

Terpisah, Humas Forum Honorer K2, Retno Kurniadi menyebutkan, hingga saat ini pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Garis depan dinyatakan belum final.
“Karena belum ada dasar hukum pengangkatan yang jelas. Apalagi saat ini pemerintah tengah menyiapkan rumusan dalam revisi undang-undang Aparatur Sipil Negara.” Kata Retno.

Retno menghimbau agar para honorer jangan sampai terkecoh, apalagi terpedaya oleh isu-isu yang tersebar di media sosial, bila bukan berasal dari link resmi Kemenpan RB, Atau BKN.

“Hingga saat ini, pemerintah belum berencana membuka pengangkatan ASN, bahkan katanya regulasinya belum ada.” Tukasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Jawa Barat , Iman Supriatna , meminta semua pihak khususnya di Jawa Barat, jangan sampai para honorer tertipu, atau terjebak.

Salah seorang Angota Komisi II fraksi PAN, Khoerudin menyebutkan, dirinya bersama komisi II akan terus berjuang menyuarakan aspirasi honorer K2 hingga tuntas.

“Saya bisa pastikan, tahun 2017 revisi UU ASN ini selesai ditetapkan.” Tandasnya.

Kemenpan RB , Asman Abnur yang juga baru dilantik beberapa bulan ini, mengaku belum memahami tentang honorer K2.Ia mengaku akan terus menganalisa kebutuhan pegawai dan berkoordinasi dengan DPR RI Komisi II . (TAF Senopat) ***

Sekda Garut : Korban Banjir yang Masih Tinggal di Pengungsian Ada 1.085 Jiwa

PEMKAB,(GE).- Data pengungsi korban banjir bandang Cimanuk mencapai 2000 jiwa lebih. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Garut, jumlah pengunsi tercatat mencapai 2.525 jiwa. Sebagian pengungsi kini telah ditempatkan di beberapa lokasi sementara.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengatakan dari jumlah pengungsi tersebut, ada 1.085 jiwa yang masih tinggal di pengungsian. Sisanya diperkirakan tinggal bersama sanak saudaranya.

Dijelaskannya, setelah masa tanggap darurat selesai, selama tiga bulan ke depan merupakan masa transisi. Pemkab akan menanggung kebutuhan hidup para pengungsi.

“Termasuk hunian sementara yang layak bagi pengungsi akan diperhatikan. Sekarang mereka sudah ditempatkan di beberapa lokasi,” ujar Iman di Kantor Pemkab Garut, Senin (10/10).

Sejumlah titik pengungsian yang disediakan yakni rusunawa Cilawu, LEC, rusunawa Musadaddiyah, Islamic Center, asrama Transito, dan Gedung Bale Paminton. Pemkab sendiri saat ini tengah menyiapkan rusun bagi warga yang sudah tak memiliki rumah.

“Sudah survei untuk rusun di Margawati, Garut Kota. Tapi warga di sana keberatan karena lahannya digunakan untuk sarana olahraga. Jika dipakai rusun akan menganggu aktivitas warga,” tukasnya.

Ditambahkannya, lahan alternatif untuk pembangunan rusun berada di blok Sayangkaak, Copong, Kelurahan Suci kaler, Kecamatan Karangpawitan. Pemkab memiliki lahan dua hektare lebih untuk membangun dua tower bantuan dari pemerintah pusat.

“Lahan di sana cukup untuk bangun tiga tower rusun. Nanti akan kami tunggu keputusannya.Kalau lahan sudah siap,” tandasya.

Selain rusun, lanjut Iman, Pemkab juga mendapat bantuan rumah tapak. Untuk lahan rumah tapak belum ada keputusannya. Terkait pemanfaatan rusun ke depannya, menurut Iman belum ada pembicaraan dengan pemerintah pusat.

“Apakah jadi hak milik warga atau sewa. Itu belum kami bicarakan. Belum tahu aturannya seperti apa. Yang terpenting sekarang pengungsi bisa segera menempati hunian yang layak,” ujarnya.

Dijelaskannya, hingga saat ini perhitungan sementara kerugian akibat banjir bandang mencapai Rp 158 miliar. Usai masa transisi selesai pada bulan Januari, pihaknya akan melakukan rehabilitasi dan rekontruksi.(Tim GE)***