Minim Pasokan Air, Hama Ulat Serang Tanaman Sayuran di Karangpawitan

GARUT, (GE).- Dampak kemarau terus meluas. Minimnya pasokan air di sejumlah wilayah membuat petani ketar letir. Akibat minimnya air untuk lahan pertanian berakibat pada menurunya prosuksi. Selain itu, lahan pertanian yang minim pengairan membuat hama ulat mulai menyerang.

Beberapa areal pertanian, khususnya tanaman sayuran di Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, minimnya pasokan air dikeluhkan para petani. Mereka (petani) pun mulai kesilitan untuk mendapatkan sumber air baru.

“Air unutuk lahan pertanian saat ini benar-benar minim. Sumber mata air baru juga kini sulit ditemukan, ungkap Ajat (55), salah seorangpetani sayuran di desa tersebut, Selsa (19/9/17).

Diungkapkannya, akibat kebutuhan air tidak terpenuhi secara normal, kini tanaman sayuran di wilayah Desa Godog mulai terdampak. Beberapa dampak dari kekeringan terhadap sayuran diantaranya pertumbuhannya kurang maksimal, daun mengering dan diserang hama ulat.

“Sedikitnya pasokan air mengakibatkan kualitas tanaman sayuran menurun. Hama ulat juga menambah parah kondisi tanaman sayuran,” keluhnya.

Saat ini para petani di kawasan Desa Godog mengkhawatirkan tanamannya benar-benar akan mati dan terjadi gagal panen. Adapun jenis sayuran yang terancam serangan hama ulat diantaranya cabe, buncis, bawang daun, serta cabe rawit.

Sementara itu, Kepala Seksi Serealia Bidang Palawija pada Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dudung Sumirat, mengatakan, kekeringannyang melanda sejumlah lahan pertanian di Garut kini mulai berdampak terhadap menurunnya jumlah produksi palawija.

“Untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau ini, kami juga bekerjasama dengan TNI untuk melakukan pencarian sumber mata air baru dan memperbaiki sejumlah saluran irigasi teknis,” katanya.

Banyaknya lahan pertanian di wilayah Garut yang saat ini mulai dilanda kekeringan, tak luput dari perhatian pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 0611 Garut. Berbagai upaya pun terus dilakukan termasuk menerjunkan anggotanya untuk melakukan pemantauan secara langsung. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Dua Jabatan Kadis Kosong, Komisi D DPRD Garut: Khawatir Berdampak pada Kinerja

GARUT, (GE). – Hingga saat ini dua jabatan kepala dinas (Kadis)  di lingkungan Pemkab Garut  masih kosong. Untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan, di dua dinas tersebut kini dijabat Plt (Pelaksana tugas).

Terkait kekosongan dua jabatan Kadis tersebut, yakni di Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian, Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, angkat bicara. Menurutnya, rotasi yang dilakukan Bupati tersebut, karena Kadisdik lama, yakni H. Mahmud sudah lebih dari lima tahun menjabat Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Kepala Dinas Pertanian telah memasuki masa pensiun.

“ Pengisian kedua jabatan tersebut masih dalam proses. Selain itu, Pemkab masih terkendala dari izin Mendagri untuk mengganti kedua pejabat tersebut. Sebenarnya ini proses dan masalah izin menteri. Bukan tidak mungkin untuk dilakukan rotasi, mutasi, atau promosi,” katanya, Rabu (30/8/17).

Wabup Garut membantah, permasalahan rotasi, mutasi, dan promosi di tingkat kepala dinas mengalami masalah. Kinerja dua dinas tersebut pun tak terganggu meski belum memiliki kepala yang resmi.

“Kami sedang mempersiapkan orangnya yang akan mengganti. Memang belum ditentukan, tapi kesiapan ke arah sana sudah dilakukan,”  tukasnya.

Dijelaskannya, izin dari Mendagri untuk penggantian kepala dinas diperlukan Bupati dan Wakil Bupati Garut. Pasalnya kedua pimpinan di Kabupaten Garut itu akan mencalonkan diri kembali dalam Pilkada 2018. Jika pergantian kepala dinas dilakukan tanpa seizin menteri, maka pencalonan keduanya bisa dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu, menurut Ketua Komisi D DPRD Garut, Asep D Maman, kekosongan jabatan terutama di Dinas Pendidikan dikhawatirkan berdampak terhadap kinerja dinas tersebut. Apalagi pelaksana tugas, tak memiliki wewenang lebih dalam menentukan kebijakan.

“Apalagi Dinas Pendidikan cakupannya besar. Jadi Pemkab harus segera menetapkan kepala definitifnya,” ujar Asep.

Menurut Asep, kepala dinas merupakan kuasa pengguna anggaran. Jika jabatan tersebut belum diisi, akan berpengaruh dalam penentuan anggaran di tahun depan. (Tim GE)***

Ratusan Santri Gelar Aksi Unjukrasa ke Mapolsek Balubur Limbangan, Ada Apa?

GARUT, (GE).-  Dipicu kekecewaan terhadap peredaran berbagai obat obatan terlarang, ratusan santri dari beberapa pondok pesantren di Kecamatan Balubur Limbangan, menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolsek Limbangan, Kabupaten Garut. Para santri menilai aparat kepolisian seolah membiarkan peredaran obat-obatan terlarang di kawasan tersebut.

Menurut para santri, akibat perdaran obat obatan terlarang yang marak ini berakibat pada tewasnya sejumlah warga. Disamping itu menurut santri, obat-obat jenis jenis dextro dan tramadol jika dikonsumsi berlebihan akan membuat penggunanya mabuk hingga tak sadarkan diri.

Menurut keterangan sejumlah ulama di Limbangan, peredaran kedua obat tersebut masih bebas dan bisa dibeli dengan mudah.

“Kemarin kita sampai merazia sejumlah apotek di Limbangan. Ada 1.400 butir pil dextro kami temukan,” ucap Ketua RMI PCNU Garut, Iip Ahmad Syafei, Jumat (21/7).

Diungkapkannya, ribuan butir obat-obatan itu diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Limbangan. Kemudian dari MUI pil tersebut akan diserahkan ke Polsek Limbangan.
“Katanya ini bukan jenis narkoba. Tapi kan obat ini membahayakan dan sudah ada korban yang meninggal,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Limbangan, Denden Amirullah, menilai pihak kepolisian seolah membiarkan penjual obat-obatan tersebut. Padahal sejumlah warga kehilangan nyawa akibat mengonsumsi dextro dan tramadol.

“Aksi yang kami lakukan jum’at kemarin karena sudah kesal. Polisi sepertinya lamban dan lalai dalam memberantas peredaran obat yang membahayakan ini,” tandasnya.

Denden menyebutkan, akibat obat obatan berbahaya ini sejumlah remaja yang mengkonsumsinya juga mengalami stres berat. Pihaknya sudah menemukan sejumlah penjual yang terang-terangan menjual obat-obatan itu dan sudah dilaporkan.

“Kami sudah laporkan penjualnya ke polisi. Tapi mereka malah tidak diproses hukum dan malah berjualan kembali,” katanya.

Ditegaskannya, jika aspirasinya tidak ditanggapi, para santri menuntut agar Kapolsek Limbangan dicopot dari jabatannya. Para santri khawatir, akibat obat oabtan ini akan kembali menelan korban.

Menanggapi aksi para santri tersebut, Kapolsek Limbangan, Kompol Asep Suherli, menegaskan jika pihaknya sudah berupaya mencegah peredaran obat yang membahayakan itu. Namun pihaknya sulit melakukan tindakan hukum karena obat jenis dextro dan tramadol tak masuk dalam bagian narkoba.

“Kami sudah berupaya, bahkan telah mengamankan dua orang yang diduga sebagai penjual dan dijerat dengan Undang-undang kesehatan,” tukasnya. (Tim GE)***

Belum Kantongi Izin Resmi, Peternak Ayam Ini Ditegur Langsung Camat Selaawi

GARUT, (GE).- Merasa tak digubris saat mengingatkan peternakan ayam di wilayahnya, Camat Selaawi, Ridwan Effendi, geram. Ia turun langsung untuk menegur pengelola peternakan ayam yang sejauh ini diketahui belum mengantongi izin resmi.

Hal tersebut dilakukan Ridwan, setelah dirinya mengaku sudah beberapa kali memberi peringatan, baik berbentuk lisan maupun tulisan. Namun teguran itu, tidak diindahkan oleh pengelola ternak ayam potong yang berlokasi di Kampung Cinangsi, Desa Cigawir, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut.

Dengan nada tegas, Ridwan Effendi bersama anggota Muspika Selaawi, menanyakan perihal perizinan pendirian peternakan ayam yang di kelola oleh seorang warga bernama Gun Gun Bagja Gumilar.

“Ini semua adalah bentuk tindak lanjut dari upaya pihak pemerintah dalam menegakan peraturan daerah. Selain itu, teguran ini tidak lain untuk menjalankan fungsi pemerintah dalam mengawasi wilayah kerja,” tandasnya.

Ridwan mengaku, sampai saat ini, belum mengeluarkan rekomendasi apapun kepada pengelola peternakan. Teguran ini, merupakan teguran ke tiga yang di lakukan oleh dirinya. Ridwan menyayangkan, setelah beroprasi selama tiga bulan pihak pengelola seakan tidak juga menempuh perizinan, padahal, izin mendirikan bangunan dan izin-izin yang lainpun sangatlah penting.

“Apalagi, peternakan ayam di Desa Cigawir ini termasuk besar bila dibandingkan dengan beberapa peternak ayam yang ada di Selaawi. Hal lain yang cukup di sayangkan, pengelola yang sudah berdiam diri di wilayah Selaawi selama tiga bulan tersebut belum mempunyai surat domisili. Sedangkan alamat yang tertera di KTP miliknya, berdomisili di Cimahi Bandung,”  tutrnya, Kamis (13/07/2017).

Semantara itu, sang pengelola peternakan ayam, Gun Gun Bagja Gumilar (53) mengakui jika selama ini pewrusahaannya itu belum mempunyai izin. Gun Gun berkilah, jika dirinya tidak mengetahui harus menempuh izin resmi.

Menurutnya, dirinya sudah pernah mengelola peternakan serupa di waktu sebelumnya. Walaupun alasannya tidak masuk akal, Gun Gun berjanji dalam waktu dekat ia akan segera menempuh semua perizinan, sehingga peternakannya yang bisa menampung 40.000 ekor ayam potong tersebut bisa terus berjalan.

Setelah mendapatkan teguran keras, atas permintaan Camat Selaawi, pengelola menandatangani surat pernyataan. Isi dari surat tersebut, ialah pihak pengelola akan menempuh perizinan lengkap, dengan batas waktu hingga tanggal 30 Juli 2017. Jika hal itu tidak bisa di buktikan, maka peternakan yang ia kelola akan di tutup sementara oleh pihak berwajib. (Useu G Ramdani).***

Editor: Kang Cep.

 

Pelatihan KPMD Digelar Kementrian Desa di Garut

Malangbong,(GE).-Kementrian Desa menggelar pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa. Pelatihan tersebut dilaksanakan karena selama ini peran pendamping desa dirasa masih belum tersosialisasikan.

Acara tersebut digelar di Kantor Kecamatan Malangbong, Garut, Kamis (13/7). Acara tersebut dihadiri sejumlah masyarakat dari beberapa desa  di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Kepala Balai Pelatihan Masyarakat Jakarta, Sofyan Hanafi, juga turut hadir dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Hanafi, mengatakan pentingnya fungsi pendamping desa dalam merealisasikan anggaran desa.
“Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sangat penting dalam membantu menyusun rencana pembangunan dan memasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara pasilitatif,” katanya.
Hanafi berharap para kepala desa dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pendamping desa saat merealisasikan dana desa. Sebab, kata dia, pendamping desa merupakan produk undang-undang.
“Pendamping desa merupakan produk dari Undang-undang dan Permen Desa,” ungkapnya.
Sementara itu, salah seorang pendamping desa, A. Rahmat, mengimbau agar para kepala desa tidak takut dalam merealisasikan dana desa.
“Desa jangan takut merealisasikan anggaran desa sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES),” ungkapnya di tempat yang sama.
Rahmat juga merasa, hingga saat ini keberadaan pendamping desa khususnya di Kecamatan Malangbong belum tersosialisasikan dengan baik hingga ke pelosok desa.
(Taf Senopati)***
Editor : ABD

DPC Fagar Limbangan: Tidak Semua Anggota Fagar Dapat Insentif dari Pemkab Garut

GARUT, (GE).- Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin mengajak anggotanya untuk meningkatkan solidaritas kebersamaan memperjuangkan nasibnya. Hal ini disampaikan Asep saat acara milad Fagar ke -11 di kawasan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, belum lama ini.

“Honorer yang tergabung di Fagar Limbangan terdiri dari 400 orang.  Tidak semua honorer yang masuk FAGAR mendapatkan insentif dari Pekab Garut. Artinya hanya 245 anggota yang mendapatkan Insentif  dari APBD II . Untuk itu kami memohon, Pemkab Garut lebih peduli kepada Honorer sebelum diangkat menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara ( ASN),” kata Asep.

Milad Fagar ke -11 tahun 2017 merupakan yang pertamakalinya digelar di Kecamatan Limbangan. Dalam acara ini hadir sejumlah pejabat terkait yang memberikan dukungannya untuk Fagar. Mulai dari Camat Limbangan, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan, Ketua PGRI Limbangan, K3S UPT Pendidikan Limbangan hingga Anggota DPR RI dari Komisi IX Partai Demokrat Hj. Siti Mufattahah.

“Kegiatan Milad kali ini juga secara khusus dikaitkan dengan peringatan Isra Mi’raj  Nabi Muhammad SAW. Kita berharap seluruh pendidik di Limbangan, khususnya anggota Fagar meneladani Baginda Nabi Muhammad SAW,” kata Asep.

Diharapkannya, perjalanan Isra Mi’raj Nabi Muhamad SAW bisa diambil hikmahnya. Inti perjalanan Isra’ dan Mi’raj adalah untuk menerima perintah shalat. Berbeda dengan kewajiban ibadah lainnya yang disampaikan melalui Malaikat Djibril.

“Ibadah shalat tidak melalui perantara, tetapi langsung dari Allah SWT kepada Muhammad SAW. Hal ini menunjukan bahwa ibadah shalat menempati posisi yang istimewa,” jelasnya.

Menurutnya, dimensi taqwa secara personal menempatkan seorang hamba secara konsisten tunduk dan patuh kepada penciptanya. Ibadah shalat yang senantiasa dilakukan setiap waktu (pagi, siang, petang, malam), menjadikan kita lebih telaten dan disiplin mengingat Allah.

“Efeknya adalah, hidup menjadi tenang karena merasa selalu dekat dengan Allah. Saya harap para anggota Fagar bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertaqwa,” tandasnya. (TAF Senopati/GE) ***

Editor: Kang Cep.

Sedih Bertemu Anaknya, Amih tidak akan Menghadiri Persidangan

GARUT, (GE). –  Sidang gugatan anak terhadap ibu kandung sebesar Rp 1,8 miliar rencananya digelar kembali besok, Kamis (30/3/17), di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Namun, tergugat, Amih – sapaan akrab Siti Rokayah (83), tidak akan menghadiri persidangan.

Amih mengaku sedih kalau datang ke persidangan. Terlebih harus bertenu dengan anak kandung yang telah memejahijaukannya itu.

“Enggak akan datang. Sedih, enggak nyangka bakal begini. Enggak tahu apa juga masalahnya,” kata Amih saat ditemui di rumah anak bungsunya, di Kampung Sanding Atas, Kelurahan Muarasanding, Kecamatan Garut Kota, Rabu (29/3/17).

Amih pun tetap berharap anaknya segera sadar. Ibu 13 anak ini pun ingin agar semua anak-anaknya bisa kembali akur.

“Sing soleh, sing salaladar sadayana. Repeh rapih deui jiga kapungkur,” harapnya menahan tangis. (Farhan SN/GE)***

Editor : SMS