Dirumorkan Berpasangan dengan Daniel, Nasib Ridwan Kamil di Pilgub Jabar Ditentukan Awal Oktober

GARUT, (GE).- Beredar surat edaran penetapan Cagub dan Cawagub Pilkada Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien. DPD I Golkar Jawa Barat belum menerima fisik surat tersebut ditambah belum ada informasi apapun dari DPP Golkar.

“Sebagai ketua DPD I Golkar Jawa Barat saya belum menerima surat apalagi informasi dari DPP, mohon bersabar dulu ya para wartawan ini, ” ungkap Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika ditemui di Rumah Dinasnya Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta. Jumat (22/9/17).

Istimewa.*

Selain itu Dedi pun menjelaska bahwa dalam pembahasan sejumlah rapat Golkar dari juni hingga Agustus 2017 lalu belum ada pembahasan terkait pencalonan di Pilgub Jabar.

“Dasar suratnya seperti apa masalahnya dari dalam rapat pembahasan pencalonan yang ada juga rapat agustus itu pembahasan bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur,” pungkasnya.

Selain itu surat yang beredar pun sempat dipertanyakannya,pasalnya kondisi Ketua umum Golkar Setya Novanto yang masih dalam kondisi sakit.

“Masa iya?bukannya pak Setnov baru operasi jantung kok bisa membuat keputusan dan sempat – sempatnya membuat keputusan pencalonan Gubernur dan wakil gubernur,” ujar Dedi.

Sedangkan terkait langkah kedepan sambil berseloroh Dedi menuturkan bahwa dirinya tinggal langkah jalan saja.

“Langkahnya ya dari sini kedepan karena hari ini hari jumat langkahnya langsung ke masjid saja,lagian nanti itu urusan DPD I dan teman – teman yang lain,” selorohnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil berencana akan deklarasi pada tanggal 1 oktober mendatang. Menurut Ridwan Kamil, dirinya hingga saat ini masih terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lainnya.

“Kepastian nanti tanggal 1 oktober kalau tidak ada halanagn PKB akan deklarasi, kita tunggu kabar saja,” ujarnya usai menyerahkan bantuan rumah tapak bagi korban banjir bandang di Desa Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, kemarin (21/9/17).

Saat ditanya dengan siapa Kang Emil akan berpasangan, dirinya menyampaikan semuanya tinggal menunggu. Karena sebelum ada tanda tangan basah yang dituangkan dalam SK maka semuanya belum resmi.

“Baru dua partai yang sudah resmi yaitu NasDem dan PKB. Sebelum janur kuning melengkung itu belum pasti, apapun partainya bagaimana cara nya jadi pemimpin yang bermanfaat, karena saya punya cita-cita untuk mengurusi 46 juta penduduk,” katanya.

Emil mengaku enggan menyebutkan dengan siapa yang akan menjadi pasangannya karena masih menunggu kepastian koalisi yaitu partai mana saja yang akan mendukung dirinya. Sehingga setelah jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan sudah terpenuhi baru akan menyampaikan dengan siapa dirinya akan berpasangan. (Farhan SN)***

Bareskrim Polri: Fakta Ironis Kejahatan Lintas Negara ke Arab Saudi

BARESKRIM, (GE).- Kasus perdagangan dan penyelundupan manusia hingga saat ini masih terus diperangi oleh semua negara di dunia. Sebabnya sendiri karena kejahatan transnational crime ini merupakan tindak kejahatan yang sejatinya adalah perbudakan manusia.

Salah satu negara yang menjadi target dari sindikat perdagangan manusia adalah Arab Saudi. Modusnya dengan berbagai macam cara termasuk melalui perjalanan umroh.

Demikian disampaikan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, melalui press relese-nya yang dikirim melalui e-mail ke redaksi www.garut-express.com, Rabu (19/04/2017)

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto mengungkapkan hal itu dalam pertemuan lanjutan dengan Kepala Kepolisian Arab Saudi di Gedung sementara Bareskrim Polri di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Ari memaparkan, kasus-kasus perdagangan dan penyelundupan manusia yang melibatkan Indonesia dan Arab Saudi berdasarkan pada fakta bahwa Saudi Arabia merupakan magnet bagi para pencari kerja.

“Modus yang dilakukan oleh pelaku penyelundup dan pedagang manusia itu, undercover-nya dengan berangkat umroh. Setelah umroh, mereka lari dari travel, tidak kembali lagi ke Indonesia. Di Arab Saudi, mereka ditampung oleh para sindikat lalu dijanjikan akan dicarikan pekerjaan di sana,” papar Ari.

Berdasarkan data, WNI yang overstay di Arab Saudi hingga tahun 2015 sebanyak 588.75 orang. TKI yang berhasil dipulangkan dari Arab Saudi pada 2015 sebanyak 13.064 orang dan pada 2016 sebanyak 9.925 orang.

Maka kemudian, sesuai dengan salah satu butir MoU yang telah disepakati antara Indonesia dengan Arab Saudi, khususnya penegakan hukum terkait penyelundupan dan perdagangan manusia, Ari berharap agar kerjasama antara Bareskrim Polri dengan Kepolisian Arab Saudi terus meningkat intensifitasnya.

“Bagaimana mengatasi supaya tenaga kerja itu tidak bermasalah di Arab Saudi karena bekerja secara ilegal lalu pertukaran informasi agar TKI yang hendak berangkat benar-benar memiliki kesiapan mulai dari administrasi hingga kompetensi kerja mereka di sana. Dengan begitu, bisa tersaring TKI dan PJTKI mana yang memang patut dan tidak patut sehingga sindikat perdagangan manusia ini bisa lenyap,” kata Ari.

Kepala Kepolisian Arab Saudi, Komisaris Jenderal Othman bin Nasser Al Mehrej menyatakan kesepakatannya untuk mengentaskan kejahatan lintas negara itu.

“Saya pernah menjabat di Direktorat sejenis Bareskrim di Arab Saudi. Bahkan anggota delegasi yang ikut serta dengan saya ke Indonesia ini kebanyakan sebenarnya berasal dari divisi Reserse dan Kriminal. Untuk itu, tentu saja saya sangat mengenal persoalan-persoalan yang terkait dengan Reserse dan Kriminal,” ujar Othman.

“Kerjasama antar kedua negara ini sangat terbuka, sesuai dengan kesepakatan dari MoU yang sebelumnya sudah ditandatangani,” tutup Othman. (*)

Editor: Kang Cep.

 

Mensos Resmi Serahkan Bantuan Rp 3,66 Miliar untuk Korban Banjir Cimanuk

GARUT, (GE).- Seluruh korban banjir bandang Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut, September tahun lalu diharapkan kembali bangkit.

Demikian diungkapkan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, di hadapan para korban banjir bandang di Rumah Perlindungan Sosial Tresna Wedha, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa barat, Sabtu (4/3/2017).

“Kami mengerti dan bisa merasakan kesedihan yang anda rasakan. Namun kita harus segera bangkit agar tidak terus larut dalam kesedihan dan bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi,” kata Khofifah.

Menurutnya, musibah banjir merupakan ujian dari Allah SWT. Ini semata-mata agar kehidupan manusia bisa menjadi lebih baik dan kuat apabila mampu melewati cobaan tersebut.

Diungkapkannya, seluruh harta benda termasuk kehidupan manusia, merupakan milik Sang Pencipta yang sewaktu-waktu akan diambil-Nya. Oleh karena itu, janganlah kita terus larut dalam kesedihan jika dicoba Tuhan dengan diberikan musibah.

“Suami saya juga meninggal dan saya sangat sedih. Namun akhirnya saya sadar bahwa itu merupakan milik Allah,” tukasnya.

Khofifah juga meminta agar para korban bencana alam bisa bersabar untuk menunggu upaya pemerintah melakukan penanggulangan seperti membangun tempat tinggal yang layak dan aman. Dia meyakinkan kalau pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam dan membiarkan rakyatnya ada dalam penderitaan.

Dalam kesempatan tersebut, atas nama Kemeterian Sosial RI, Khofifah menyerahkan bantuan senilai Rp 3,66 miliar. Bantuan tersebut untuk jaminan hidup (jadup) para korban banjir bandang di wilayah perkotaan Garut dan pergerakan tanah di wilayah Cisompet.

“Bantuan ini diperuntukan bagi santunan untuk korban meninggal dunia, dana stimulan pembangunan rumah sementara, serta bantuan kebutuhan pokok. Para korban bencana banjir juga akan mendapatkan bantuan hunian tetap yang dipersiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-PR). Kami juga merencanakan akan memberi bantuan berupa isi perabotan rumah senilai Rp 3 juta per kepala keluarga.” Jelasnya.

Jumlah korban banjir bandang dan pergerakan tanah di Kabupaten Garut yang mendapatkan bantuan berupa program jaminan hidup dari Kemsos RI sebagai upaya pemulihan pascabencana seluruhnya mencapai 1.724 jiwa. Mereka mendapatkan bantuan jaminan hidup dari pemerintah sebesar Rp 10 ribu per hari selama 90 hari atau senilai Rp 900 ribu dengan total seluruhnya Rp 1,551 miliar.

“Program jaminan hidup itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 yang diberikan kepada keluarga yang rumahnya rusak berat. Jadup diberikan satu kali dan pencairannya dilakukan setelah masa tanggap darurat. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Setelah Direhabilitasi PKEK, Elang Jawa Ini Dilepasliarkan di Hutan Situ Patenggang

BANDUNG, (GE).- Sebagai upaya melestarikan populasi hewan di habitatnya, Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) kembali melepasliarkan Elang Jawa (Nisaetus bartelsi). Pelepasan burung dilindungi ini dilakukan di kawasan hutan wisata Situ Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, (24/2/2017).

Manager Operasional PKEK, Zaini Rakhman mengatakan, elang jenis ini sebelumnya dipelihara oleh warga, kemudian direhabilitasi oleh PKEK sebelum dikembalikan ke habitatnya.

“Ya, kita melepasliarkan Elang Jawa ini untuk memenuhi populasi elang di wilayah hutan Situ Patenggang,” kata Zaini.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkannya elang dapat hidup dan menambah populasinya.

“Hari ini kita lepasliarkan elang yang usianya 2,5 tahun. Setelah itu kita monitor pergerakannya dimana saja,” tandasnya.

Diungkapkannya, upaya PKEK selanjutnya akan melepasliarkan kembali seekor elang betina agar terjadi peningkatan populasi elang.

“Awalnya kita mau lepas dengan betinanya tapi elang betinannya belum siap umur,” tukasnya.

Zaini menilai elang tersebut sudah siap hidup di alam bebas, karena kondisi alamnya cocok dan terdapat sumber makanan yang banyak.

“Hasil survei masyarakat juga bagus, sudah peduli lingkungan. Sehingga tidak akan ada perburuan elang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono, menyebut pelepasliaran elang jawa jantan itu bertujuan untuk keanekaragaman hayati di Situ Patenggang. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Gempa Guncang Sukabumi, Getarannya Terasa di Garut

GARUT, (GE).- Guncangan gempa melanda kawasan Sukabumi dan sekitarnya. Rabu (8/2/2017). Beberapa warga Garut mengaku merasakan getaran gempa tersebut, meski getarannya tak terlalu kuat, warga sempat bertanya-tanya pusat gempanya.

Dari pantauan “GE” gempa berkekuatan 5,2 skala richter itu terjadi sekitar pukul 15.34 WIB dengan pusat gempa di 7,64 LS – 106,90 BT sekitar 79 kilometer barat daya Kota Sukabumi.

Juhana (37), salah seorang warga Kecamatan Cilawu mengaku sempat merasakan gempa selama beberapa detik. “Tadi saya kira pusing saja akibat kelamaan duduk. Setelah nanya teman dia juga ngerasa ada getaran walau tidak terlalu kuat.” Katanya. Rabu (8/2/2017).

Sementara itu, dari hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi terjadi sekira pukul 15:34:16 WIB dengan kekuatan M=5.2. Pusat gempa bumi terletak pada koordinat 7.64 LS dan 106.90 BT, tepatnya pada 79 Km Barat daya Sukabumi ,Jawa Barat pada kedalaman 25 Km.

Peta tingkat guncangan (Shake Map) BMKG menunjukan bahwa dampak gempabumi berupa guncangan yang dirasakan di Soreang, Kota Bandung, Sukabumi, Cianjur dan Lembang dengan intensitas II SIG (III-IV MMI), di Bogor I SIG (I-II MMI). Di daerah ini guncangan gempabumi dirasakan oleh beberapa orang. Namun demikian, hingga sampai saat laporan ini dibuat belum ada laporan mengenai kerusakan akibat guncangan gempabumi tersebut.

Ditinjau dari kedalaman hiposenter, gempabumi ini merupakan gempabumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng. Dalam hal ini Lempeng Indo-Australia yang menyusup ke bawah Lempeng Eurasia terjadi deformasi batuan sehingga menyebabkan gempabumi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Data dan Informasi BBMKG Wil 2 Ciputat, Sutiyono, S.Si., Rabu (8/2/2017).

“Meskipun dangkal dan terjadi di laut, gempabumi ini tidak berpotensi tsunami, karena kekuatannya tidak cukup besar untuk membangkitkan perubahan di dasar laut yang dapat memicu terjadinya tsunami.” Jelas Sutiyono.

Dijelasklannya, terkait dengan peristiwa gempabumi ini, hingga laporan ini disusun pada pukul 15:58 WIB, Rabu (8/2/2017) belum terjadi aktivitas gempabumi susulan. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti arahan dari BPBD serta informasi dari BMKG.

“Khususnya masyarakat di daerah pesisir pantai dihimbau agar tidak terpancing isue yang tidak bertanggung jawab, karena gempa bumi ini terjadi tidak berpotensi tsunami,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Kemenlu Sumbang Rp 500 Juta, Jembatan Cijambe Segera Dibangun

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, jembatan  rawayan (gantung)  yang terputus  akibat banjir bandang yang menerjang Sungai Cimanuk September 2016 lalu, rencananya akan segera diperbaiki bulan ini (Februari 2017). Dampaknya warga Kampung Cijambe, dan sekitarnya terisolir. Aktivitas sehari-hari mereka terhambat, seperti kegiatan perekonomian, sekolah, dan aktifitas lainnya

Pembangunan jembatan rawayan yang melintang di atas Sungai Cimanuk Kampung Cijambe, Desa Sindanglaya,  Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut , akan didanai dari i bantuan Kementrian Luar Negeri (Kemenlu), sebesar hampir Rp 500 juta.

“Jadi begini, rombongan dari Kementrian luar negeri datang ke Garut. Tujuanya beliau berempati pada korban banjir sungai Cimanuk. Mereka akan membantu sarana untuk kebutuhan masyarakat. Makanya saya meminta untuk membangun Jembatan Cijambe saja,” kata Bupati di ruang Pamengkang, Pendopo, Rabu (01/02/2017).

Dijelaskannya, Pemkab Garut diberikan akses untuk berhubungan dengan luar negeri, karena di Garut akan dibangun kawasan industri.

“Kami pun sekarang diberikan akses untuk mulai berhubungan dengan luar negeri, karena Garut diberikan kawasan industri,” ucapnya.

Inspektur Jenderal Kementrian Luar Negeri RI, Mayerfas menjelaskan, bantuan tersebut terkumpul dari para kedutaan, pengusaha dan sponsor lainnya. Tak hanya untuk Garut saja, tetapi bantuan itu diberikan pula kepada yang lainnya tetapi nilainya tak sebesar untuk Garut.

“Sebetulnya anggaran itu sudah ada sekitar Rp 500 Juta an. Dana itu terkumpul dari kedutaan, duta besarnya sendiri, sponsor, pengusaha dan dari yang lainnya. Ini semua untuk korban bencana tapi tidak yang ke Aceh. Dana ini ke garut saja. Kalau bantuan yang kecil-kecil ke anak yatim piatu, orang cacat  dan lainnya,” ungkap Mayerfas.

“Sebenarnya begini, Ibu Menlu minta pada kami mencari perbaikan atau pembangunan untuk fasilitas umum, pakah sekolah, rumah, atau fasilitas umum yang diperlukan masyarakat Garut terutama korban bencana. Tadi Pak Bupati usul minta dibangun Jembatan, ya sudah itu saja” katanya. (Hakim)***

Editor:  Kang Cep.

 

Seribu Warga Miskin di Garsel Terima Dana Program Kemensos, Rp 2 Juta Per Orang

GARUT,(GE).- Baru-baru ini Kementrian Sosial (Kemensos) menggulirkan program bantuan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2016. Dengan adanya program ini, ada seribu orang warga terkatagori kurang mampu (miskin) di wilayah pesisir pantai Garut selatan (Garsel), tepatnya di Kecamatan Cibalong dan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat menerima bantuan ini. Bantuan pemberdayaan masyarakat tersebut sebesar Rp 2 juta per orang.

“Di Garut baru pertama kali di tahun anggaran 2016 ini. mendapatkan program untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dari Kemensos,” kata Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, Jumat (27/1/2017).

Dijelaskannya, program pemberdayaan masyarakat pesisir itu merupakan program Kementerian Sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat pada Desember 2016. Pemerintah Kabupaten Garut sendiri hanya daerah penerima manfaat yang bertugas melakukan pendataan dan memverfikasi warga yang layak menerima program itu.

“Data seluruhnya seribu orang, kami di sini hanya mendata dan memverfikasi, dananya dari Kemensos,” katanya.

Kata Hj.Elka, program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai itu sementara hanya diberikan untuk dua kecamatan, yakni Cibalong dan Caringin. Sementara, warga yang belum menerima manfaat program, akan diusulkan kembali kepada Kemensos.

“Baru pertama di Garut tahun 2016 dapat program itu, 2017 kita tidak dapat, padahal masih membutuhkan, mudahan tahun berikutnya dapat lagi,” tukasnya.

Dijelaskannya, program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, khususnya warga yang terkatagori miskin. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Himpunan Santri Garut Gelar Aksi Damai, Tuntut LSM GMBI Dibubarkan

GARUT, (GE).– Diperkirakan ribuan santri yang tergabung dalam Himpunan Santri Garut (Hisgar) menggelar aksi damai di sejumlah titik di Kabupaten Garut. Para santri , yang didominasi pemuda ini menuntut agar LSM GMBI dibubarkan.

Lukmanul Hakim, Koordinator Lapangan Hisgar, disela-sela aksinya menegaskan, bahwa tuntutannya tersebut bertujuan untuk menjauhkan imej premanisme di daerah, khususnya di Garut.
“Garut terkenal sebagai kota santri, kota ulama. Bukan kota premanisme,” tegas Lukman , serya disambut pekik takbir rekan-rekannya. Jumat (20/1/2017).

Tak hanya menuntut GMBI dibubarkan, ribuan santri itu juga meminta Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya. Menurut Lukman, Kapolda telah terbukti membiarkan LSM GMBI melakukan penganiayaan terhadap anggota FPI dan merusak mobil saat mengawal pemeriksaan Ketua FPI, Rizieq Shihab.

“Kapolda tidak adil dalam melaksanakan tugasnya, karena melindungi dan membiarkan GMBI melakukan penganiayaan. Oleh karena itu kami pun meminta Kapolda dicopot,” tandasnya.

Sementera itu, Ruhiyat, salah seorang peserta aksi menyebut jumlah massa santri mencapai 1.300 orang lebih. Menurutnya, ribuan santri itu berasal dari sejumlah pesantren di berbagai wilayah Kabupaten Garut.

“Jumlah santri yang terdaftar ikut aksi ini mencapai 1.300 orang. Mereka berasal dari berbagai pesantren di beberapa wilayah, seperti dari Kecamatan Pangatikan, Bayongbong, dan lainnya,” jelas Ruhiyat.

Selain dua tuntutan itu, para santri ini juga menyampaikan 10 tuntutan lain. Dalam aksinya, para santri memulainya dengan melakukan longmarch dari lapangan Alun-alun Kabupaten Garut.

Massa kemudian berkumpul di kawasan Simpang Lima, Kecamatan Tarogong Kidul, untuk selanjutnya meneruskan aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

Mulai 6 Januari 2017 Bersiaplah Rogoh Kocek Lebih Dalam, Untuk Ngurus Surat-surat Ranmor Naik Hingga Tiga Kali Lipat

MENGAWALI tahun tahun 2017, pemerintah memberikan “kado istimewa” untuk rakyatnya. Baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Peraturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

Poin penting dalam PP ini adalah kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor (ranmor), baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional.

Artinya, akan ada kenaikan biaya untuk pengurusan STNK, Plat Nomor/TNKB, BPKB, Biaya Mutasi. Surat izin serta STNK lintas negara.

Sementara itu, besaran kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan ini melonjak dua hingga tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya dikenakan biaya Rp 50.000, sementara dalam peraturan baru tarifnya nail 100 persen menjadi Rp 100.000, untuk roda empat sebelumnya Rp 75.000 melonjak menjadi Rp 200.000.

Kenaikan yang cukup tinggi dikenakan juga untuk biaya penerbitan BPKB baru dan mutasi (ganti nama kepemilikan). Contohnya, kendaraan bermotor roda dua danb tiga yang sebeleumnya dikenakan biaya Rp 80.000 dinaikan menjadi Rp 225.000. Untuk roda empat, sebelumnya hanya bertarif Rp 100.000, kini naik tiga kali lipat menjadi Rp 375.000. (Tim)***

Jual Beli Jabatan, Bupati ini Dicokok KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Klaten pada Jumat, 30 Desember 2016. Bupati Klaten diduga menerima uang sogokan terkait promosi jabatan pada Susunan Organisasi Tata Kerja baru.

Dilansir datri Tempo.co, rombongan KPK tiba di rumah dinas Bupati Klaten Sri Hartini pada Jumat, pukul 09.00-09.30 WIB.

“Setelah mereka (KPK) masuk, pintu gerbang langsung ditutup. Tidak ada yang boleh keluar atau masuk. Seluruh ponsel dikumpulkan dan dimatikan,” kata seorang petugas keamanan di rumah dinas Bupati yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

Sumber Tempo yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten mengatakan, pagi itu, Sri Hartini masih berada di rumah dinas. “Pukul 08.15, beliau (Sri Hartini) sempat menelepon ajudannya untuk diajak keluar. Tapi sesudah itu tidak ada kabar lagi,” kata sumber itu.

Dari rumah dinas Bupati, sejumlah petugas KPK tampak membawa tiga kardus, satu tas ransel, dan satu tas travel merah. KPK juga menyegel sebuah mobil Toyota Innova berpelat merah dengan nomor polisi AD-100-C, yang diparkir di halaman rumah dinas Bupati. Sejumlah sumber menyebut itu mobil operasional di rumah dinas Bupati.

Sekitar pukul 13.00 WIB, lima mobil yang ditumpangi rombongan petugas KPK meninggalkan rumah dinas Bupati. Selain Sri Hartini, diduga ada empat orang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang turut ditangkap KPK. Hingga kini belum ada informasi resmi ihwal siapa saja empat orang tersebut.

Setelah meninggalkan rumah dinas Bupati, KPK kemudian menyegel ruang kerja Bupati; ruang kerja Sekretaris Daerah Klaten Jaka Sawaldi; ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Klaten Sartiyasto; dan ruang kerja Kepala Bidang Mutasi BKD Klaten Slamet.

Jaka Sawaldi mengaku tidak tahu ihwal operasi tangkap tangan KPK terhadap Sri Hartini. “Saya tahunya juga dari teman-teman wartawan. Sampai sekarang saya belum tahu persis siapa saja yang tertangkap, siapa saja yang terkena,” kata Jaka saat ditemui di kompleks Pemkab Klaten.

Jaka menambahkan, Sri Hartini dijadwalkan melantik dan mengukuhkan Susunan Organisasi Tata Kerja baru pada Jumat malam. Ihwal dugaan operasi tangkap tangan Sri Hartini berkaitan dengan adanya setoran uang dari sebagian PNS terkait dengan promosi jabatan, Jaka mengaku tidak tahu. “Soal itu kami serahkan sepenuhnya kepada proses yang sedang berjalan,” kata Jaka.

Menurut Kepala BKD Klaten Sartiyasto, ada sekitar 800 pejabat struktural yang akan dikukuhkan, dilantik, dan diambil sumpah janjinya pada Jumat malam. “Tapi bagaimana nanti saya nunggu perkembangan saja. Iya, ruangan saya dan ruangan Pak Slamet (Kepala Bidang Mutasi) yang disegel,” kata Sartiyasto.