Terungkap, Penyebaran HIV/AIDS di Garut Mencapai 900 Kasus

JUMLAH pengidap atau penyebaran penyakit HIV Aids di Kabupaten Garut ditenggarai kurang lebih 900 kasus. Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga, semisal Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI),  Komisi Penanggulangan Aids (KPAI),  termasuk unsur pemerintah di dalamnya.

Menurut Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, semakin besar jumlah penderita Aids yang terkuak maka semakin bagus. Dengan demikian,  hal itu menandakan bahwa tim yang menangani Aids tersebut baik dari pihak NGO maupun unsur pemerintahan telah berhasil mengungkap kasus Aids tersebut.

“Artinya, dari angka prevalensi (jumlah pengidap)  tadi hanya ditemukan 200 kasus, maka hal itu jelek. Tapi kalau dari prevalensi ditemukan 600 kasus seperti sekarang, itu bagus, artinya kerja tim ada,” katanya, Jumat (3/11/17).

Ditegaskannya, seanakin banyak ditemukannnya penyakit Aids atau penyakit yang tersembunyi tersebut yang dinilai lebih berbahaya dari jenis penyakit lainnya yang nampak secara fisik.  Dengan demikian tim penanggulangan Aids pun bisa melakukan langkah-langkah upaya lebih cepat.

“Seperti melakukan pencegahan, penyuluhan dan bentuk kampanye sosialisasi terkait penanggulangan Aids tersebut sehingga tingkat penyebarannya bisa diminimalisir,” ujarnya.

Diungkapkan, untuk menekan angka Aids, langkah- langkah antisipatif mulai dari penyuluhan lebih tepat digunakan. Sementara kepada mereka yang sudah terkena maka harus dilakukan langkah rehabilitasi dan pengobatan.

Helmi menambahkan, di Kabupaten Garut masih banyak penyakit-penyakit yang menular atau yang tidak menular yang belum tertanggulangi secara maksimal. Selain kasus Aids, ungkapnya, juga sejumlah penyakit menular lainnya seperti DBD, campak, morbili, difteri dan penyakit lainnya.

Helmi pun mengakui, bahwa penyandang dana atau panding pasing dari luar seperti Global Fun dari Jenewa Swiss lebih peduli dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular terutama Aids. Sementara pemerintah dalam upaya penanggulangannya selalu terkendala oleh minimnya anggaran.

“Karena itu, Pemkab Garut sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada lembaga atau donatur yang sudah peduli dalam upaya penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular tersebut, seperti Globalpan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, ada beberapa penyakit seperti halnya HIV Aids yang penanggulangannya sudah terstruktur secara keorganisasian, seperti adanya Komisi Penanggulangan Aids (KPAI) dan juga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

“Di pemerintah daerah, yang terlibat aktif yaitu Dinas Kesehatan sebagai pelaksana pelayanan, Puskesmas dan Rumah Sakit, dari Dinas Sosial untuk rehabilisasi, Dispora dan KBPP,” jelasnya. (Tim GE)***

Air dari PDAM Tirta Intan Berhenti Mengalir, Warga Empat Kecamatan Kalangkabut

GARUT (GE).- Sejak enam bulan ke belakang, aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Inta kerap mengalami hambatan. Bahkan ke beberapa lokasi air tidak mengalir dalam beberapa hari. Bahkan kalau pun mengalir volumenya sangat kecil.

“kalau musim kemarau saya maklum. Tapi ini musim penghujan. Ko alirannya sangat kecil. Bahkan kalau pagi hari sampai siang tidak ada sama sekali,” ujar Rini Kartini (26), warga Perum Mandala Sudirman, Kelurahan Sukamantri, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (26/10/17).

Ia mengaku sudah bosan dengan pelayanan yang buruk oleh PDAM Garut. Padahal, menurutnya tiap bulan ia harus membayar tepat waktu. Kalau pun terlambat pasti dikenakan denda.

Tapi, kata Rini, ketaatannya dalam membayar iuran tidak diimbangi oleh pelayanan yang prima. Bahkan tanpa ada rasa malu semakin hari pelayanan PDAM di Garut semakin buruk.

“Anehnya tidak ada pengawasan terhadap kinerja PDAM Tirta Intan ini. Kalau begini terus malah masyarakat yang rugi,” katanya.

Ia berharap, Bupati Garut sebagai orang yang berwenang dalam roda pemerintahan memberikan teguran terhadap PDAM Tirta Intan yang telah merugikan banyak orang. Jangan sampai warga kehilangan pegangan dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Warga lainnya di Perum Intan Regency, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut Ami (31), mengaku sudah pegal-pegal badan karena tiap hari harus mengangkut air. Padahal tiap bulan ia harus membayar uang tagihan dari PDAM Tirta Intan.

“Sudah cape pa, saya tiap hari ngangkut-ngangkut air terus. Bahkan untuk minum dan mandi saya harus beli air galon,” akunya.

Ia berharap PDAM Tirta Intan bisa memberikan konvensasi pembayaran atas ketidaknyamanan pelayanan yang selama ini diberikan. Bahkan kalau bisa, selama airnya tidak normal seluruh pembayaran digratiskan.

“jadi selama ini kami bayar apa. Airnya juga ga ngalir. Ada ngalir kecil harus diangkut-angkut,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan “GE” aliran air dari PDAM Tirta Intan berhenti mengalir pada waktu-waktu krusial di empat kecamatan di Kabupaten. Empat kecamatan tersebut adalah Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota dan Kecamatan Karangpawitan. (Farhan SN)***

Terkait Labu Darah Kadaluwarsa, PMI-RSUD dr. Slamet Saling Tuding

GARUT, (GE).- Mengemukanya terkait kasus ratusan labu darah kadaluwarsa kini menuai polemik. Kedua belah pihak terkait, yakni Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut dan RSUD dr. Slamet kini malah saling tuding. Hal ini terungkap saat dipertemukan dalam rapat bersama Komisi D DPRD Kabupaten Garut di ruang rapat Komisi D. Kedua pihak ‘keukeuh’ tak ingin disalahkan atas kasus tersebut.

Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Garut, Rahmat Wijaya tetap bersikukuh jika RSUD dr Slamet menyalahi etika (aturan) dalam penyediaan labu dengan melakukan kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung. Menuurtnya, akibat tindakan yang dilakukan pihak RSU dr. Slamet tersebut berdampak pada  kedaluwarsanya 236 labu per bulan September.

Menurut Rahmat, kedaluwarsa labu juga terjadi pada bulan Agustus. PMI juga merugi atas kedaluwarsa darah tersebut. Kerugian PMI Garut ada pada kisaran Rp 80 juta.

“Satu labu itu jika diuangkan seharga Rp 330 ribu. September saja ada 236 labu. Terus ada biaya membuang darah kedaluwarsa sebesar Rp 10 ribu per labu. Jelas PMI Garut dirugikan,” ujah Rahmat, di ruang rapat DPRD Garut, Selasa (24/10).

Sementara itu, direktur RSUD dr Slamet, Maskut Farid, menyebutkan, pihaknya dan PMI Garut memang kurang berkomunikasi sehingga menyebabkan kedaluwarsa darah. Diakuinya, pihaknya sudah bersepakat dengan PMI Garut untuk kembali bekerja sama.

“Nanti ada jeda waktu dua hari  untuk meminta darah. Jadi kalau minta sekarang tidak bisa langsung terpenuhi,” kata Maskut.

Maskut menjelaskan, jika kerja sama yang dijalin dengan PMI Kabupaten Bandung, bertujuan untuk menyelamatkan pasien. Pasalnya banyak kejadian permintaan darah tak terpenuhi oleh PMI Garut.

“Minta 200 dikasihnya 100. Tak jarang pasien harus beli langsung ke Bandung. Padahal kan seharusnya tidak boleh,” tukasnya.

Maskut menyebut, jika kerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung tak akan diakhiri untuk mengantisipasi kekurangan. Menurutnya, kerja sama tersebut juga tak menyalahi aturan.

“MoU (dengan PMI Kabupaten Bandung/red.) itu kan dari Januari. Sementara yang rusak dua bulan saja. Kenapa tidak dari Januari. Jadi hanya kurang komunikasi saja,” ujarnya.

Maskut pun membantah jika pihaknya mencari keuntungan saat bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bandung. Ia malah menyebut merugi karena harus menjemput sendiri labu darah ke Bandung.

“Tidak tentu jumlah permintaan ke Bandung itu. Tergantung kebutuhannya. Yang jelas per bulan kami butuh 1.200 lebih labu darah,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, menegaskan jika perjanjian yang dibuat antara RSUD dr Slamet dengan PMI Kabupaten Bandung secara hukum tidak tepat. Secara jejaring pun RSUD dr Slamet sudah salah karena langsung berhubungan dengan PMI Kabupaten Bandung.

“Banyak perjanjian di RS dr Slamet itu yang di bawah tangan atau salah. Makanya kami sarankan untuk memiliki bidang yang menangani urusan hukum. Soalnya selama ini tidak ada,” ujar Asep.

Terkait kerugian PMI Garut atas kedaluwarsa darah, dari hasil pertemuan jika RSUD dr Slamet tak bertanggung jawab. Menurutnya bisa saja PMI Garut menuntut, hanya saja dalam klausul kerja sama tak disebutkan masalah ganti rugi jika ada darah kedaluwarsa.

“Kami merekomendasikan ke depannya untuk melakukan perjanjian di depan notaris,” tandasnya. (Tim GE)***

Tips Menjaga Kesehatan di Musim Pancaroba

KONDISI cuaca bersuhu panas tetapi terkadang diselingi hujan ini dapat memicu beragam penyakit. Hal itu karena seringnya terjadi perubahan cuaca dari terik matahari yang panas di musim yang sudah masuk pada kemarau menjadi hujan dan udara yang tiba-tiba dingin dan suhu sering berganti.

Pagi dan malam hari yang biasanya dingin menjadi terasa sangat panas. Perubahan cuaca yang drastis ini tentu saja membuat tubuh harus pandai beradaptasi dengan cuaca. Untuk itu dibutuhkan stamina yang fit.

Jika tidak, tubuh menjadi kurang dapat beradaptasi. Inilah yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit terutama bagi mereka yang sering bekerja keras dan kurang beristirahat. Akan menimbulkan berbagai penyakit seperti demam, flu, diare.

Di peralihan musim kemarau ke musim hujan, kasus penyakit ini menjadi tinggi lantaran banyaknya debu dan kotoran. Penyakit ini juga sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi makanan. Sebab penyakit ini umumnya disebabkan kuman atau virus yang biasa mencemari makanan dan minuman.

Cara mencegah:
Jaga kebersihan. Pastikan setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut adalah yang terjamin kebersihannya. Artinya, selain harus lebih higienis dalam mengolah dan menyiapkan makanan di rumah, sebaiknya jangan jajan sembarangan.

Demam dan flu,
Dua gangguan kesehatan ini paling rentan menyerang di musim pancaroba. Ini bisa jadi lantaran baru di musim pancaroba. Sebaiknya jangan disepelekan, gangguan ini merupakan gejala bahwa tubuh tengah membangun pertahanan melawan infeksi. Lebih tepatnya, demam bisa merupakan gejala aneka penyakit. Mulai infeksi ringan sampai yang serius.

Cara mencegah:
Menjaga asupan makanan. Nutrisi yang cukup dan minum air putih yang banyak akan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga tidak mudah terserang penyakit.

Berikut ini adalah solusi agar tubuh tetap fit di tengah cuaca yang kurang bersahabat :
1. Konsumsi makanan bergizi. Daya tahan tubuh yang baik selain butuh makanan yang cukup jumlahnya, juga harus memenuhi semua unsur gizi yang dibutuhkan tubuh yaitu : karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Istirahat yang cukup. Tidur 6-8 jam sehari. Kurang istirahat dapat menurunkan daya tahan tubuh kita.
2. Sempatkan berolahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu selam 30 menit.
3. Konsumsi minuman sulpemen yang tepat.
4. Perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari.
5. Menjaga kebersihan makanan dan minuman.
6. Bila terjadi keluhan yang serius, segera pergi ke dokter.

Kondisi Kinanti Tak Kunjung Membaik, Keluarga Pasien Rubella Menilai RSU dr. Slamet Persulit Rujukan

GARUT, (GE).-  Salah seorang keluarga Kinanti, Undang Herman, menilai ada upaya pihak RSU dr. Slamet untuk menahan Kinanti (4) agar tidak melanjutkan pengobatan di RSHS. Padahal sebelumnya dokter sudah mengatakan bahwa peralatan dan obat di RSU dr. Slamet sendiri tidak memadai.

Pasien balita tersebut seharusnya mendapat perawatan lanjutan ke RSUP Hasan Sadikin Bandung. Kinanti sendiri menderita sakit lumpuh usai diimunisasi Measles Rubella (MR) pada 19 September 2017.

“Harus tanda tangan tulisannya segala konsekuensi mesti diterima, mungkin itu standar operasinya. Tapi setelah tanda tangan ada perkataan-perkataan yang jatuhkan mental keluarga seperti obat disana mahal harus dibeli ,” katanya, Selasa (10/10/17).

Ia mengakui biaya pengobatan Kinanti memang tak bisa dianggap murah. Misalnya untuk biaya sekali suntik salah satu obat harganya mencapai lima juta rupiah. Padahal suntikan obat tersebut dibutuhkan setiap hari. Tetapi menurutnya pihak RSU seharusnya mempermudah akses kesehatan bagi Kinanti.

“Harusnya ditindaklanjuti selamatkan nyawa, tapi malah kata mereka obat dan penanganan harus koordinasi RSU, Dinkes dan BPJS. Tidak bisa seperti itu. RSU memperlambat,” ujarnya.

Kalau pun pihak keluarga berinisitif memboyong Kinanti ke RSHS pun tak menjadi solusi. Pasalnya, pihak keluarga wajib membawa berkas pengobatan dari RSU Garut. Nantinya berkas itu berisi bentuk perawatan dan obat apa saja yang sudah dikonsumsi Kinanti.

“Secara aturan bisa sendiri ke RSHS tapi harus ada berkas lengkap dari RS sebelumnya (RSU Garut). Pihak RSU bilang, silahkan bapak mau ke Bandung sendiri tidak akan dikasihkan, itu kesalahan fatal,” keluhnya. (Tim GE)***

Pascadivaksin Rubella, Balita Ini Malah Terbaring Lemah di Ruang ICU RSU dr. Slamet

GARUT, (GE).- Alih-alih bertambah sehat, pascadivaksin Rubella, Kinanti (4) warga Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut malah harus terbaring lemah di ruang ICU RSU dr. Slamet Garut. Seteleh diperiksa balita tersebut divonis terserang virus rubella.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Teni Swara Rifai, Kinanti sebelumnya diimunisasi pada tanggal 13 September 2017. Katanya sempat terjatuh dan diketahui mengidap virus rubella setelah sebelumnya diimunisasi pada tanggal 19 September 2017.

“Sayangnya pihak keluarga tidak langsung membawa pasien ke rumah sakit atau ke puskesmas. Malah dirawat di rumah, diduga ada keterlambatan perawatan medis hampir dua mingguan. Sehingga periode masa keemasannya sudah hilang,” katanya, Senin (09/10/17).

Dikatakannya, Kinanti idealnya dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung agar mendapatkan perawatan intensif dengan didukung peralatan medis yang memadai.

“Ya, seharusnya dirawat di Hasan Sadikin. Namun, karena penuh sementara dirawat di RSU dr. Slamet Garut,” tukasnya.

Teni menjelaskan, kemungkinan sembuh secara medis balita malang tersebut sangat kecil. Tetapi pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. Menurut Teni, kini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga pasien.

“Untuk meringankan dan membantu biaya perawatan pasien kami sudah mengajukan nota kepada bupati,” tandasnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep

Dikhawatirkan Atap Bangunan Ambruk, Pelayanan Pustu Dangdeur Terpaksa Dipindahkan ke Kantor Desa

GARUT, (GE).- Keberadaan puskesmas pembantu (Pustu) tentunya sangat dibutuhkan warga, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, keberadaan Pustu ini terkadang luput dari perhatian pemerintah daerah. Seperti halnya Pustu Dagdeur di kawasan Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut.

Menurut Kepala Pustu Dangdeur, Lina Setaianah, AMD Kep., saat ini kondisi bangunan Pustu yang dipimpinnya sangat memprihatinkan. Bahkan, saat tibanya musim hujan seperti sekarang, kondisi Pustu kondisi semakin semakin parah, terutama bagian atapnya yang sudah semakin keropos.

Bagian atap Pustu Dangdeur, sudah keropos dan dikhawatirkan ambruk. Kondisi seperti ini sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.****

“Kahawatir dengan kondisi Pustu seperti ini. Tentunya ini akan mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.Kita juga khawatir kondisi bangunan Pustu yang sudah keropos ini. Ruangan tempat pelayanan dan pengobatan juga sudah pada ambrol,” tutur Lina, belum lama ini.

Dikatakannya, terkait keberadaan Pustu Dangdeur yang sudah rusak tersebut, pihaknya sudah mengajukan permohonan kebada pemerintah sejak tahun 2015. Namun hingga saat ini belum ada relisasi apapun dari pemerintah, sehingga kerusakan bangunan pustu makin parah.

“Padahal kami sudah mengajukan permohonan perbaikan pustu ini. Namun hingga saat ini belum ada relisasinya. Kasihan warga banyak yang mengeluh dan khawatir jika sesekali terjadi hal yang tidak diinginkan,” keluhnya.

Dikatakannya, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, semisal ambruknya bangunan Pustu, Kepala Desa Dangdeur, Kecamatan Banyuresmi, Giri Ginanjar berinisiatif membantu dengan memberikan ruangan di aula kantor desa untuk pelayanan Pustu sementara.

“Ya, ini inisiatip saja, kan kami khawatir dengan kondisi Pustu yang sudah rusak itu. Kita memberikan tempat sementara di sebagian ruangan (aula) kantor desa. Kita berharap tentunya pemerintah segera mersespon untuk memperbaiki bangunan Pustu ini. Pustu kan salah satu kebutuhan masyarakat yang cukup vutal juga,” ujar Giri Ginanjar. (ER)***

PKL di Sekitar Pemkab Garut Dibersihkan, Ternyatanya Hanya Sekadar Pencitraan

GARUT, (GE).- Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mendadak bersih. Kondisi tersebut membuat heran sejumlah pengguna jalan di Jalan Patriot dan Jalan Terusan Pahlawan. Namun setelah ditelisik penertiban tersebut hanya sementara untuk kepentingan penilaian.

“Aya naon nya jalan asa jadi beresih jeng euweh pedagang?” tanya salah seorang pengguna jalan di depan Kantor BKD Garut, Agus Somantri (49), Senin (18/9/17).

Agus mengatakan, biasanya jalan di sekitar Pemkab Garut kerap terjadi kemacetan karena bahu jalan habis digunakan para pedagang. Bahkan trotoar pun sudah tak bisa digunakan lagi untuk pejalan kaki.

“Kalau seperti ini terus memang enak. Namun sampai kapan ini akan bertahan,” ujar Agus.

Meski sebagian besar pedagang memilih untuk berhenti berjualan, namun masih saja ada beberapa orang yang membandel. Mereka memaksa berjualan meski sudah dilarang hanya untuk hari itu saja.

“Dapur kan harus tetap mengepul, kalau saya tidak berjualan keluarga mau makan dari mana? Memang khusus untuk hari ini para pedagang dilarang untuk berjualan. Alasannya akan ada penilaian,” ujar salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Ia mengaku, beberapa hari yang lalu, ada petugas Satpol PP yang memberi tahu dilarang berjualan khusus di hari ini. Sehingga banyak pedagang yang mentaati larangan yang telah disampaikan petugas Satpol PP. Tapi ia mengaku memilih untuk tetap berjualan karena keterpaksaan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Garut, hari Senin (18/9/17) ada penilaian dari Tim Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional. Dalam agendanya, tim akan berkunjung ke Kantor BAPPEDA Garut tepatnya di Jalan Patriot. (Farhan SN)***

GGW dan ICW Temukan Praktik Curang BPJS

GARUT, (GE).- Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituding oleh dua pegiat anti korupsi yaitu Garut Governance Watch (GGW) dan Indonesia Corroption Watch (ICW) telah melakukan kecurangan. Tindak kecurangan (Fraud) yang terjadi paling banyak dilakukan pada layanan BPJS Kesehatan. Tudingan itu dilontarkan GGW dan ICW berdasarkan hasil riset mereka yang dilakukan sejak Maret sampai Agustus 2017.

“Kita menemukan ada empat fraud yang dilakukan pihak BPJS. Praktiknya ada yang dilakukan oleh peserta BPJS dan ada juga yang dilakukan petugas,” ujar Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, Rabu (13/9/17).

Ia mencontohkan, untuk peserta BPJS yakni pemalsuan data peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI). Modusnya pasien tak punya kartu BPJS tapi meminjam kartu milik saudaranya.

Temuan lainnnya yakni dilakukan petugas BPJS. Pihaknya menemukan salah satu peserta BPJS mandiri tak aktif penggunaan kartunya. Padahal ia rutin membayar sejak Juni 2016 sampai Juni 2017.

Di rumah sakit pun fraud juga kerap terjadi. Misalnya di RSUD dr Slamet tak tersedia obat yang dibutuhkan. Pasien diminta untuk membeli ke apotek di luar rumah sakit dan obay tak ditanggung BPJS

“Padahal obat tersebut bisa diklaim oleh BPJS. Pihak rumah sakit sebenarnya yang harus mengupayakan membeli obat keluar. Bukannya pasien yang membeli,” ucapnya.

Terakhir tindak kecurangan yang terjadi yakni mengarahkan pasien untuk membeli obat di apotek tertentu. Pihaknya juga menemukan praktik percaloan di rumah sakit

“Ada yang menawarkan jasa jual beli darah dan percaloan penebusan obat yang dilakuan pegawai RSUD terhadap pasien BPJS. Besarannya ada yang dipatok ada juga yang sukarela,” ujarnya.

Pihaknya berharap sejumlah temuan itu bisa diperbaiki. Salah satunya dengan penerapan sistem daring untuk melihat ketersediaan obat. “Menurut DPRD sistem itu (daring) harusnya sudah beroperasi. Tapi sampai sekarang belum ada sistem tersebut,” katanya.

Koordinator Divisi investigasi ICW, Febri Hendri, menuturkan jika fraud dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), maka masuk dalam kategori korupsi. Namun jika pelakunya bukan ASN, masih sulit untuk dikategorikan sebagai korupsi.

“Dalam penelitian yang kami lakukan, fraud bisa dilakukan siapa saja yang terlibat dalam BPJS Kesehatan. Jika pelakunya bukan ASN paling masuk tindak pidana penipuan,” ucap Febri.

Praktik fraud, lanjut dia, bisa menimbulkan potensi kerugian negara. KPK saja sudah mencium indikasi kerugian hingga Rp 500 miliar. Menurutnya, selama ini saat klaim dari RSU ke BPJS masih kurang proses klarifikasi. (Farhan SN)***

Obat Tanpa Resep Dokter Banyak Beredar, Polisi : Waspada Bisa Dislahgunakan

GARUT, (GE).- Akhir-akhir ini sejumlah obat terkatagori berbahaya ditenggarai banyak berdear di wilayah Kabupaten Garut. Menanggapi hal tersebut Kepolisian Resort Garut menghimbau untuk mewaspadainya. Pasalnya, sejumlah jenis obat seperti dextro kerapkali disalahgunakan.

“Obat seperti jenis dextro ini sangat berbahaya, apalagi selama ini sasarannya adalah pelajar, karena harganya murah,” ujar Kapolres Garut, AKBP Novri Turangga , Jumat (18/8/17).

Diakuinya, Kepolisian Resort Garut telah melakukan berbagai upaya antisipasi agar obat yang seharusnya menggunakan resep dokter itu tidak dijual bebas.

Menurutnya, baru-baru ini polisi berhasil mengamankan ribuan butir obat berbagai jenis yang membahyakan, semisal dextro, Mersi Riklona dan Cornophen dari para penjual di wilayah Kecamatan Cibiuk dan Balubur Limbangan.

“Untuk kasusnya kita masih mengembangkan, sebetulnya dimana mereka dapat dextro ini,” tukasya.

Novri mengungkapkan, obat yang penjualannya harus dengan resep dokter itu seringkali disalahgunakan dengan dicampur suplemen minuman untuk tujuan mabuk-mabukan. Mengonsumsi obat yang tidak sesuai dengan anjuran dokter akan membahayakan kesehatan sehingga polisi perlu melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Sebetulnya ini obat batuk, tapi kalau digunakan terus menerus akan merusak tubuh kita. Makanya obat ini seusai undang-undang kesehatan, peredarannya harus memiliki izin,” katanya. (Tim GE)***