Butuh Rp 5,7 Triliun untuk Kelola Potensi Panas Bumi Gunung Papandayan

DEWAN, (GE).-  Butuh investasi relatif besar untuk mengelola potensi sumber daya alam (SDA) panas bumi Gunung Papandayan, Garut. Karenanya, wajar jika pemerintah harus berhati hati memilih perusahaan yang akan bekerja sama untuk mengelola Mega proyek tersebut.

Terkait hal ini, DPRD Kabupaten Garut mempertanyakan kemampuan finansial perusahaan lokal Garut yang telah menyatakan siap berinveatasi pada sektor ini, yakni, PT Garut Energi. Dari hasil pertemuan dengan PT Garut Energi investasi yang ditanamankan mencapai triliunan rupiah.

“Kami harus hati hati. Maka kami masih mempertanyakan finansial perusahaannya. Tahun pertama saja harus menghabiskan Rp 15 miliar untuk surveinya. Tapi kami dorong karena itu perusahaan daerah,” ujar Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Garut,
Dudeh Ruhiyat di ruang kerjanya, Jumat (20/5).

Menurut Dudeh, selain PT Garut Energi terdapat perusahaan lain yang telah mengajukan izin ekplorasi panas bumi di Papandayan yakni PT Wika Jabar Power. Perusahaan tersebut pun sudah menerima rekomendasi dari Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Garut.

“PT Garut Energi tetap akan melakukan survei karena sudah punya izinnya. Masalah ekplorasi panas bumi sekarang kan ditangani pusat,” ucapnya.

Dudeh juga menyatakan, DPRD akan mendukung perusahaan dari Garut itu untuk bisa mengelola panas bumi. Hanya saja dewan meminta perusahaan untuk mengkaji kemampuan finansial.

“Jangan sampai di tengah jalan perusahaannya malah dijual. Kami kan belum tahu kemampuannya seperti apa karena masih perusahaan baru,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garut Energi, Hasanudin, mengaku siap untuk berinvestasi mulai dari survei hingga pembangunan pembangkit listrik. Dari segi pembiayaan pihaknya pun sudah menyiapkannya.

“Investasi yang kami tanamkan sebesar Rp 5,6 triliun sampai Rp 5,7 triliun. Jumlah itu gambaran dr eksplorasi sampai pembangunan pembangkit,” ujar Hasanudin usai bertemu anggota dewan.

Jika tak ada kendala, tutur Hasanudin, operasional pembangkit bisa dilakukan lima sampai tujuh tahun lagi. Rencananya di tahun ini pihaknya akan melakukan survei pengeboran panas bumi.

“Kami juga akan menanggung resiko kerugian jika saat pengeboran gagal. Satu kali kegagalan itu kerugiannya bisa mencapai Rp 70 miliar,” katanya.

Meski begitu, Hasanudin yakin perusahaannya bisa membangun pembangkit listrik panas bumi. Pihaknya akan mengeksploitasi lahan seluas 118 ribu hektare yang berada di 10 kecamatan.

“Kami juga sudah meminta izin ke pemerintah pusat. Perkiraan kami listrik yang bisa dihasilkan sebanyak 350 megawatt. Tapi yang akan kami upayakan sebesar 110 megawatt dulu,” ucapnya. (Slamet Timur).***