Bupati Rudy Gunawan : “Saya Tidak Anti Kritik”

PEMDA, (GE).- Sabtu, 23 Januari kemarin pasangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman genap berusia dua tahun, terhitung sejak dilantik pada tanggal yang sama, tahun 2014 lalu.

Dalam kurun waktu menjalankan roda pemerintahan tersebut tentu saja terdapat banyak hal, baik berupa capaian pembangunan maupun kekurangan dalam berbagai bidang yang masih harus diperbaiki. Selain sejumlah prestasi dengan berbagai penghargaan, Bupati Garut Rudy Gunawan juga tak jarang menerima kritikan, bahkan gugatan dari masyarakat Garut yang dikenal sangat dinamis.

Dari data “GE” yang paling menarik, dalam kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Helmi Budiman tercatat sebagai Bupati yang paling sering menerima gugatan dari masyarakatnya, paling tidak jika dibanding dengan bupati bupati sebelumnya. Sedikitnya ada lima gugatan mencuat ke publik dan diproses secara hukum, yakni gugatan terkait perijinan PT. Chang Shin di Kecamatan Leles, Gugatan Calon Kepala Desa pasca Pilkades serentak, Gugatan dari para mantan kepala sekolah dalam pelaksasanaan periodisasi kepala sekolah, gugatan sengketa informasi, dan terakhir gugatan PTUN dari para pedagang Pasar Limbangan.

Kendati tidak semua diputuskan bersalah, namun beberapa diantaranya Pamkab Garut dikalahkan di PTUN, diantaranya adalah gugatan segketa informasi yang dilakukan oleh warga atas nama Doni Setiawan dari LSM Inisiatif. Demikian pula atas gugatan para pedagang pasar Limbangan yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L), Pemkab Garut juga dinyatakan kalah oleh PTUN. Untuk gugatan PTUN yang dilakukan oleh sejumlah mantan kepala sekolah hinggi kini belum diketahui hasilnya.

Terhadap sikap kritis dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun melalu pers, dalam satu kesempatan, Bupati Rudy menyatakan pihaknya tidak anti terhadap kritik. “Sejauh ini kritikan masyarakat masih bisa kami terima, dan kami tetap memperhatikan, bertemu dan menjelaskan, baik yang langsung ke Pemkab maupun yang melalui Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Bupati saat bertemu dengan sejumlah di ruang kerjanya belum lama ini.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga sempat mengakui bahwa memang belum mampu memenuhi keseluruhan janji politiknya, namun demikian, dia yakin semuanya akan dapat dipenuhi hingga saat masa akhir jabatannya kelak. “Saya sadar, masih banyak janji politik yang belum bisa kami laksanakan, tapi saya yakin pada saatnya nanti akan tercapai juga. Karena semua telah kami rencanakan di dalam RPJMD,” kata Rudy, optimis.

Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan, pihaknya baru bisa kerja secara penuh menjalankan program programnya pada tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2014 masih menjalankan rencana rencana Bupati sebelumnya.

Sebagaimana sering disampaikan Bupati, selama tahun 2015, pemkab lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Tercatat berhasil dibangun dan perbaikan jalan sepanjang 60 kilo meter berhasil diselesaikan pada tahun 2015, termasuk membangun jembatan yang rusak, pembukaan jalan jalan baru, pembangunan gedung Islamic Center dan melaksanakan program penataan kota.

Dalam hal program penataan kota, pada masa pemerintahan Rudy-Helmi telah berhasil membangun dua unit gedung untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Guntur dengan biaya milyaran rupiah. Meski belum sesuai yang diharapkan, langkah Rudy dan jajarannya dalam penataan kota sudah menunjukkan hasil yang cukup lumayan. Suasana pusat kota Garut yang sering disebut “Pengkolan” kini sudah jauh lebih tertib dibanding sebelumnya.

“Meski belum seperti yang kita inginkan, tapi sekarang kita bisa lihat di pengkolan tidak lagi terlalu semerawut seperti dulu. Pada saatnya nanti saya yakin, dengan dukungan semua pihak, kita akan memiliki kota yang resik, indah dan nyaman,” papar Bupati.

Dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2016 juga akan menjadi prioritas utama. Pada tahun ini, Bupati mentargetkan untuk membangun jalan sepanjang 80 kilo meter, pembangunan gedung perkantoran, yakni gedung kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapupsida), pembangun gedung sarana olah raga (SOR) di Ciateul, pelebaran jembatan Maktal dan pembangunan jalan baru di beberapa titik untuk mengurai kemacetan yang sudah mulai dirasakan menjadi permasalahan perkotaan.

Dibidang ekonomi, pada tahun ini Bupati juga akan melaksanakan pembangunan pasar Wanarja dengan total anggaran sekitar Rp. 25 milyar, yang akan dimulai sekitar bulan Maret mendatang.

Keberhasilan Rudy juga terlihat dari kenaikan IPM di Kabupaten Garut, baik IPM Kesehatan, IPM Pendidikan maupun kemampuan daya beli masyarakat, meski harus diakui masih terdapat berbagai persoalan di lapangan. Masih ditemukannya kasus gizi buruk balita di beberapa lokasi seperti di Leuwigoong, Karangpawitan dan Malangbong, masih harus menjadi perhatian Bupati.

Apresiasi atas capaian dalam kepemimpinan disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Garut, TB. Ayi Sasmita. Menurut Ayi, dalam kepemimpinannya memang telah terjadi perubahan dalam bidang pemerintahan. Namun demikian, Ayi berharap, kedapan kualitas pelayanan publik masih harus ditingkatkan.

“Untuk pelayanan publik memang masih harus dibenahi, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga, yang selama ini masih sering dikeluhkan masyarakat,” imbau Ayi.

Ayi yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) juga mengharapkan Bupati lebih serius memperhatikan bidang perekonomian di Kabupaten Garut, terutama bidang Usaha Kecil Menengah (UKM). “Bidang UKM ini menurut saya masih butuh perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Dalam hal ini peran generasi muda juga harus diberikan ruang untuk berperan dalam pembangunan perekonomian termasuk dalam bidang UKM,” tutur Ayi.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Moral Peduli Garut (GMPG) yang merupakan gabungan LSM di Garut, Andri Rahmandani pun memberikan refleksi dua tahun pemerintahan Rudy-Helmy. Tanpa bermaksud mengesampingkan persoalan lain, Andri lebih meminta perhatian Bupati tentang penyelesaian masalah penambangan pasir Gunung Guntur yang hingga kini masih menjadi polemik berkepanjangan.

Menurut Andri, Bupati harus juga memikirkan para penambang yang kini berhenti dan berurusan dengan aparat kepolisian. Ada lebih dari 600 orang warga sekitar Gunung Guntur saat ini diperiksa oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat atas laporan Bupati Garut.

“Kami bukan menolak penertiban untuk penyelamatan lingkungan, tapi mereka juga masyarakat kecil yang sejak dulu berprofesi sebagai penambang pasir manual di Gunung Guntur. Mereka juga kan warga Pak Bupati, jadi nasib mereka juga harus diperhatikan,” pungkas Andri. (Slamet Timur)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN