Usulan UPT Disdukcapil Tidak Diakomodir, Ketua Komisi A : Kami Sangat Kecewa

GARUT, (GE).- Komisi A DPRD Garut, merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut, yang tidak mau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sikap Pemkab Garut ini jauh berbeda, ketika DPRD mengusulkan penciutan UPT Dinas Pendidikan dari 42 menjadi 10 UPT, dengan cepat bereaksi untuk mempertahankanya 42 UPT. Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) SOTK baru, pembentukan UPT tersebut sudah tertuang sama halnya dengan UPTD Pendidikan.

Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit Suherman menilai, kalau bupati membentuk UPT Kependudukan dan Catatan Sipil tentunya juga tidak akan menyalahi aturan, justru sebaliknya pelayanan masyarakat akan dipermudah.


“Ya jelas kami sangat kecewa terhadap Bupati Garut yang tidak mau membentuk UPT Kependudukan dan Catatan Sipil . Padahal kalau dibentuk pun tidak akan menyalahi aturan,” kata Alit, usai Rapat Kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, di Gedung DPRD Jalan Patriot, Rabu (11/1/2017).

Menurut dia, pembentukan UPT Kependudukan dan Catatan Sipil sangat diperlukan, karena dapat mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat, seperti pembuatan Administrasi Kependudukan, di antaranya Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan pindah, dan surat-surat lainnya termasuk surat kematian.

Dibentuknya UPT Kependudukan dan Catatan Sipil, lanjut Alit, sudah diputuskan DPRD Garut.

Bahkan, sambung Alit, dalam pembahasan Bagan Struktur Organisasi (BSO) sudah disepakati kalau UPT Kependdukan dan Catatan Sipil harus dibentuk. “Dalam Rapat Kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, salah satu yang dibahas adalah pembentukan UPT. Bahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga kecewa dengan sikap Bupati Garut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut, Darsani, mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan agar pembentukan UPT bisa segera dilaksanakan di Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan agar bisa mempermudah dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Garut.

“Kami sudah beberapa tahun yang lalu mengusulkan pembentukan UPT tersebut. Bahkan jumlah yang kami usulkan sebanyak 9 UPT,” ujarnya.

Meskipun sampai sekarang UPT tersebut belum dibentuk, tetapi Darsani berjanji, akan terus memperjuangkan dibentuknya UPT Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut. Soalnya keberadaan UPT itu akan sangat memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Misalnya saja, lanjut dia, saat ini perekaman e-KTP dilakukan di setiap Kecamatan, tetapi untuk mencetaknya masih tetap dilakukan di dinas.

“Jika sudah terbentuk UPT, maka segala pembuatan administrasi kependudukan bisa dilakukan di UPT itu sendiri. Ya, jelas akan terus diperjuangkan pembentukan UPT tersebut, kami sudah sepakat. Hanya saja saat ini ada perbedaan pendapat dengan Bupati Garut,” kata Darsani. (Jay)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI