Bupati Garut Tak Hadir, Guru Sukwan Curhat ke Bupati Purwakarta

GARUT, (GE).- Ribuan guru honorer Garut mempertanyakan ketidak hadiran Bupati Garut, Rudy Gunawan pada perayaan hari jadi Fagar yang ke-11. Pertanyaan ini disampaikan para guru honorer, karena pada kegiatan sebelumnya orang nomor satu di Kabupaten Garut ini selalu menghadirinya. Pada peringatan hari lahir Fagar ke 11 tahun ini (2017) Rudy mewakilikannya kepada bawahannya, asisten daerah 3 (asda 3) Asep Sulaeman Faruk.

Sementara itu, beberapa tamu undangan lainnya turut hadir dalam hajatan para guru honorer ini. Tampak hadir, Kepala BKD Kabupaten Garut, Kabid DikdasDisdik Garut, serta Ketua PGRI Kabupaten Garut, H. Mahdar Suhendar.

Menurut panitia pelaksana peringatan HUT Fagar ke 11, ketidak hadiran Bupati Garut ini diketahui karena Bupati kebetulan sedang melakukan study banding ke Bali bersama para Camat.


“Ketidak hadiran Bupati Garut, tentunya sangat mengecewakan kami. Padahal di hari jadi yang ke 11 ini kami ingin menyampaikan sesuatu ke beliau,” ujar salah seorang guru honorer.

Dalam peringatan hari jadinya yang ke 11, Fagar masih membahas seputar  tuntutannya menjadi PNS dan peningkatan kesejahteraan.

Kekecewaan kaum honorer dengan ketidak hadiran Bupati Garut sedikit terobati. Adalah Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi yang jauh jauh datang ke Garut, khusus untuk menghadiri harlah Fagar dan memberikan dukungannya. Bahkan, Dedi Mulyadi hadir sekaligus menghibur dengan rombongan para pelawak tenar Sule dan Ohang.

Ketua Fagar Garut, Cecep Kurniadi, S.Pd.I dalam pidatonya menyampaikan empat poin yang dinilainya mendesak untuk segera disikapi oleh pemerintah. Keempat poin tersebut diantaranya tuntutan peningkatan kesejahteraan guru honorer yang hingga saay ini jauh dati kata layak.

“Jika dibandingkan dengan tukang kebun saja, penghasilan kami belum memenuhi standar hidup layak sesuai undang-undang.  Kedua, kami juga meminta Bupati Garut segera memberikan surat  penetapan sebagai honorer  Kabupaten Garut seperti diamanatkan oleh permendikbud no 8 tahun 2017. Bila Bupati tidak mengeluarkan surat perintah, maka nasib honorer Garut akan semakin terpuruk. Dalam juknis Bos honorer bisa dibayar Bos apabila honorer tersebut telah memiliki surat penugasan dari Bupati,” ungkap Cecep.

Dijelaskannya, selama ini sumber penghasilan honorer hanya mengandalkan dari dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). “Yang ketiga, mendesak pemerintah Kabupaten Garut untuk mendorong pemerintah pusat agar revisi undang -undang aparatur sipil negara segera di selesaikan. Yang terahir, saya mewakili ribuan guru honorer mendesak Pemkab Garut dapat singkron dengan honorer,” katanya.

Terkait nasib para guru honorer, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi mencontohkan, di daerahnya (Purwakarta)  para honorer sudah diberikan surat penugasan dari Bupati .

“Sama seperti di Sumedang yang telah mendapatkan SK dari Bupatinya. Garut pun sebenarnya bisa melakukan yang terbaik untuk honorernya. Mereka sudah mengabdi lama menjadi pendidik,” kata Dedi.

Dedi sempat terrenyuh, saat mendengarkan kisah penderitaan guru honorer asal Banyuresmi Garut. Bagaimana tidak, Asep Hikmat, seorang honorer yang kesehariannya mengajar di salah satu SMP Negeri ini menceritakan kisah getirnya sebagai guru honorer hingga Ia berusia 80 an.

“Saya berharap Pemkab Garut memberikan penghargaan kepada bapak Asep Hikmat, atas dedikasi dan pengabdianya kepada negara meski tanpa gaji.  Tanpa tunjangan dari negara 32 tahun mendedikasikan hidupnya sebagai guru Honorer.  Merupakan perjuangan yang sangat luar biasa,” kata Dedi, usai memberikan “uang kadeudeuh”  sebesar Rp 10 juta kepada guru tersebut. ( TAF Senopati/GE ) ***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI