Bupati Garut Ancam Copot Jabatan PNS Terlibat Pungli

HARAPAN para tegana kerja honorer untuk bisa mengikuti upacara menggunakan seragam pegawai ASN seperti pada foto di atas, semakin terbuka. Meyusul ditandatanganinya surat Presiden untuk pembahasan revisi UU ASN.***

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku prihatin dengan adanya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk Kepala Bidang yang ikut diamankan tim saber pungli Polres Garut. Setelah tertangkap tangan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Senin (6/2/2017) sore bupati masih menunggu hasil penyelidikan Tim Saber Pungli. Jika terbukti ia tak akan segan-segan mencopot jabatan yang bersangkutan.

“Saya sudah ingatkan pada seluruh SKPD, untuk tidak melakukan pungutan liar. Terutama SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pada saat pelantikan saber pungli,” ungkapnya, Senin (6/2/2017).

Menurutnya, terkait pemberian sanksi terhadap para PNS yang diduga melakukan pungli, terlebih dahulu akan menunggu laporan dari Ketua Tim Saber Pungli. Ia mengatakan, sampai saat ini hanya sebatas mengetahui info tersebut melalui informasi dari wartawan.


“Pemberian sanksi terlebih dahulu menunggu laporan dari tim saber pungli, apakah benar terlibat pungli,” cetusnya.

Jika memang benar pegawai PNS termasuk Kepala Bidang Catatan Sipil, terlibat dalam kasus pungutan liar. Pemerintah tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi sesuai PP 53. Bahkan sebagai sanksi administrasi, bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Kami akan copot atau memberhentikan secara tidak hormat, jika memang benar-benar terlibat dalam kasus pungutan liar dalam pembuatan administrasi kependudukan,” tegasnya.

Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Sapu Bersih (Saber) pungli Polres Garut dilingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sudah disoroti oleh pihak Pemkab Garut. Bahkan saat ini juga akan memerintahkan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti OTT yang terjadi di Disdukcapil tersebut.

“Kami akan dalami kasus ini, apakah memang benar mereka melakukan pemaksaan terhadap masyrakat atau hanya menerima sebagai tanda ucapan terima kasih saja dari para pembuat administrasi kependudukan,” ucap Rudy. (Hakim)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI