Buntut Polisi Tembak Pemandu Lagu, Satpol PP Akan Tutup Tempat Hiburan yang Menjual Miras

KASATPOL PP Garut, Mlenik Maumeraldi (kedua kiri) saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan di Kantornya.*

GARUT (GE).- Buntut aksi koboy anggota Polisi yang menembak seorang pemandu lagu (PL) di tempat karaoke di Garut Kota, membuat Satpol PP Garut gerah. Kini Satpol PP Garut akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola tempat hiburan jika masih menjual minuman keras.

“Saat kejadian saya belum menerima laporan pelaku mabuknya di tempat hiburan atau tidak. Yang jelas Satpol PP akan menindak tegas bagi pengelola tempat hiburan yang nekad menjual minuman keras. Sanksinya sampai penutupan dan pencabutan izin,” ujar Kasatpol PP Garut, Mlenik Maumeriadi, Rabu (4/10/17).

Mlenik menyebutkan jika minuman keras (miras) dilarang beredar di Garut. Termasuk miras di tempat karaoke.


Mlenik, menegaskan jika Pemkab Garut sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran miras. Dalam Perda disebutkan jika kadar miras 0 persen. Artinya tak dibolehkan untuk menjual miras walau kadanya 0,1 persen.

“Ada pengecualian untuk menjual seperti di hotel-hotel tertentu. Tapi untuk tempat hiburan tidak boleh. Jelas sudah melanggar kalau menjual,” ujar Mlenik di kantor Satpol PP, Jalan Pahlawan.

Penertiban tempat hiburan pun, diakuinya sering dilakukan. Hanya saja pihaknya masih terbatas dengan persoalan klasik terkait anggaran untuk melaksanakan penertiban.

“Miras ini lingkaran setan. Jaringannya yang harus diputus. Tapi masalahnya di bandar. Biasanya yang kena hanya pengedar. Kemarin kami razia di Kerkof ada 600 botol. Setelah itu (razia selesai) muncul lagi,” katanya.

Langkah antisipasi, lanjutnya, tetap dilakukan. Seperti patroli pada malam hari. Namun untuk bergerak lebih jauh, Mlenik pun masih menunggu intruksi dari pimpinan.

“Kami siap untuk menertibkan. Tapi sampai sekarang belum ada (intruksi pimpinan),” ucapnya.

Terkait masalah perizinan tempat hiburan tersebut, Mlenik mengaku kurang tahu percis. Pihaknya masih menunggu data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT).

Mlenik pun tak membantah jika tempat hiburan tersebut sering beroperasional melebihi batas waktu. Pihaknya pun telah mengedarkan surat imbauan ke semua tempat hiburan agar tutup pukul 24.00.

Jika tempat hiburan membandel, tuturnya, bisa dicabut izin operasionalnya. Namun perlu dukungan instansi lain dalam menjatuhkan sanksi. Mlenik mengimbau agar semua tempat hiburan menaati aturan yang berlaku. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI