Buntut Pencabutan Moratorium Wisata Darajat, Pemkab Garut Diduga Melakukan Korupsi Korporasi

POLRES, (GE).- Gerakan Anak Sunda (GAS) Kabupaten Garut melaporkan Pemkab Garut atas pencabutan moratorium kawasan Wisata Darajat. GAS menilai Pemkab Garut telah melakukan korupsi korporasi dengan memberikan izin beroperasinya wisata di Darajat. Persoalannya penggunaan air wisata darajat telah melanggar Undang Undang 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan dan Permen 121 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Ketua GAS Garut, Mulyono Kadafi, mengatakan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 19 Tahun 2016 tentang penataan kawasan Darajat mengindikasikan Pemkab Garut di bawah kepemimpinan Rudy Gunawan telah melakukan korupsi korporasi. Saat ini, GAS Garut telah bersikap dengan melayangkan laporan secara tertulis ke Polres Garut.

“Saat ini status laporan yang telah dilayangkan sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hari Jumat (9/9/2016) para pihak terkait akan dipanggil Polres Garut,” ujar Mulyono kepada “GE”, Rabu (7/9/2016).

Mulyono menegaskan, meski kawasan wisata ada di Garut, namun berdasarkan PP 121 tentang pengusahaan sumber daya air perizinannya harus gubernur yang mengeluarkan. Jadi kalau bupati mengeluarkan izin secara sepihak tentunya sudah melanggar undang undang dan Permen.

“Oleh sebab itu, GAS Garut melayangkan laporan ke Polres Garut. Tak hanya di Polres Garut, surat laporan tersebut ditembuskan ke Polda Jabar dan KPK,” kata Mulyono.

Seharusnya, lanjut Mulyono, Bupati mengambil langkah penutupan dulu sebelum izin penggunaan airnya ditempuh. Jangan sampai Bupati “offside” dalam mengeluarkan aturan. Pada akhirnya melanggar undang undang dan Permen. (Farhan SN)***