Budaya Saling Pungli Antar ASN Sudah Berlangsung Lama, Paling Parah Saat Melakukan ini

ILUSTRASI

GARUT – PascaOperasi Tangkat Tangan (OTT) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), citra Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali tercoreng. Hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap ASN yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

SEJUMLAH ASN di Pemkab Garut saat melakukan Apel Gabungan di Lapang Setda Jalan Pembangunan, Kec Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat.

“Bagaimana pelayanan akan baik kalau sesama ASN saja mereka sudah saling Pungli. Mungkin kalau ke masyarakat akan lebih berani,” ujar Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinal kepada “GE” Minggu (13/5/18).

Masih menurut Yuda, tindakan Pungli sesama ASN sebenarnya sudah berlangsung sejak dulu. Berbagai jenis iuran yang tidak masuk akal kerap dilakukan oleh beberapa organisasi yang melindungi ASN. Namun yang paling parah, Pungli biasanya terjadi saat akan naik pangkat atau jabatan.


“OTT kemarin jumlahnya baru Rp 30 juta. Itu kan baru recehan. Kalau mau rotasi mutasi jumlahnya bisa lebih gila,” ujar Adriyana.

Ia mengatakan untuk menjadi seorang kepala bidang (Kabid) itu harus menyetor uang tak kurang dari Rp 30 juta. Tentunya berlaku tarif yang beda untuk jabatan di atasnya atau pun di bawahnya.

Jadi, kata dia, jangan harap birokrasi di Garut akan berjalan baik jika Pungli ini masih berjalan seperti ini.

Ia pun membeberkan, selain harus ada mahar saat kenaikan pangkat dan jabatan atau rotasi mutasi, ia pun mengendus jika setiap ada pelantikan pegawai yang bersangkutan harus menyetorkan sejumlah uang. Pasalnya, BKD Garut tidak menyiapkan anggaran secara penuh dalam setiap pelantikan.

Oleh sebab itu, jangan harap roda pemerintahan Kabupaten Garut akan berjalan dengan baik jika praktik pungli di kalangan ASN masih berlangsung.

“Seperti kanibal mereka saling memakan. Bahkan budaya upeti pun masih berlangsung,” ucapnya.

Yuda pun menyayangkan praktik Pungli itu seakan dibiarkan oleh para penegak hukum. Padahal praktik Pungli seperti ini sudah menjadi rahasia umum.

“Tinggal kemauan Kejaksaan, Polres atau Tim Saber Pungli Garut untuk mengungkapnya. Saya yakin semuanya bisa teratasi. Kalau terus dibiarkan tentu mereka akan lebih leluasa,” ungkapnya.

Yuda pun mengaku heran dengan OTT di BKD tempo hari malah dilakukan oleh Tim Saber Pungli Polda Jabar. Sementara Tim Saber Pungli Garut masih diam. Bahkan seolah-olah menutup mata.

“Jangan-jangan sudah kebagian kue, jadi Tim Saber Pungli Garut terlelap tidur,” pungkasnya. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI