Budaya Bupati Garut, Usai Rotasi dan Mutasi Jalan-jalan ke Luar Negeri

TARKI, (GE).- Ada kebiasaan unik yang dilakukan para bupati Garut usai melakukan rotasi dan mutasi para pejabatnya. Biasanya mereka langsung rekreasi ke luar negeri atau umroh.

Peneliti Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, mengatakan, pola pemerintahan tiga Bupati Garut, dari Agus Supriadi, Aceng Fikri dan Rudy Gunawan, dalam hal mutasi dan rotasi jabatan aparatur pemerintahannya nyaris sama. Menurutnya, ketiga orang bupati tersebut seolah menganggap sangat penting melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinan mereka.

“Dari tiga periode bupati, biasanya bupati seakan-akan memutasikan pegawai itu hal yang wajib. Padahal itu (mutasi-red) merupakan pekerjaan yang mudah sebetulnya, mudah dalam tanda kutip ya. Ketika Pak Agus Supriadi, awal kepemimpinannya mutasi. Ketika Pak Aceng Fikri, awal kepemimpinannya mutasi. Ketika Pak Rudy Gunawan, mutasi lagi, setelah itu ke luar negeri, setelah itu naik haji. Hampir sama polanya,” tuturnya.


Padahal menurut Haryono, jika terlalu sering dilakukan mutasi, ada kecenderungan orang memahami munculnya jual beli. Sehingga terdapat penomena pejabat senang dengan jabatan dari pada memperhatikan out come, meskipun kondisi tahun ini Dana Alokasi Umum (DAU) dan sertifikasi ditangguhkan.

“ Jika sering mutasi, ada dugaan orang ke arah sana (jual beli-red). Pengukuran kinerja tidak bisa tengah bulan, atau tengah tahun, SKP itu dibuat satu tahun, dari Januari sampai Desember untuk dievaluasi. Kalau di tengah tahun sering dilakukan mutasi, kapan mengukur SKP nya. Karena yang namanya penempatan pegawai ini bukan hadiah, tapi imbalan atas inovasi dan prestasi pegawai agar lebih semangat, bukan untuk jual beli,” tegasnya.

Namun demikian, mantan Anggota DPRD Garut itu, mengapresiasi proses asasemen yang dilakukan Rudy Gunawan terhadap para pegawai di lingkungan Pemkab Garut, yang dilakukan secara terbuka. Tetapi dengan banyaknya pejabat hingga mencapai ribuan orang, Ia khawatir tidak semua pejabat dapat dinilai secara terbuka.

“ Kemarin saya menyaksikan Pak Bupati melakukan asasemen sedemikian terbuka, saya melihat ada sisi positifnya. Bapperjakat menyerahkan tiga orang pejabat hasil seleksi, Ia (Bupati-red) mengambil satu orang, itu artinya hak prerogatif Bupati untuk menetapkan satu orang,” tuturnya.

Selain itu, Haryono khawatir dengan posisi bupati sebagai pengambil keputusan tunggal dalam menentukan pejabat bersangkutan yang terpilih dalam asasemen tersebut. Hal ini akan mengganggu proses pembinaan pegawai oleh pejabat yang di atasnya. Sebab bisa saja pejabat eselon III membangkang terhadap eselon II, karena merasa dirinya dipilih oleh bupati, bukan oleh kepala dinas.

“ Pertanyaan ke depan, apabila seorang pejabat eselon II merasa dirinya ditentukan oleh bupati dalam menduduki jabatannya, lantas bagaimanan dengan kewibawaan seorang kepala ndinas? Sebab secara hirarki pejabat eselon IV dibina oleh eselon III dan eselon III dibina oleh eselon II. Hari ini kan tidak, karena yang menentukan adalah bupati, jadi kepala dinas ngabina naon?” ujarnya.

Menyinggung masalah percakapan yang konon dilakukan pejabat Garut di media sosial,yang mengatakan mutasi pejabat di Garut lebih ditentukan oleh setoran duit. Haryono meminta pejabat untuk tidak ngomong sembarangan di Medsos.” Kalau ini benar dilakukan oleh pejabat, saya harap pejabat lebih hati-hati dan jangan banyak mempergunakan Medsos kaya anak SMA, lebih baik mereka fokus pada Tupoksinya,” tandasnya. (Jay)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI