BREAKING NEWS : Tersandung Kasus Pungli, Bupati Pastikan Kadisdukcapil Segera Dipecat dari Jabatannya

GARUT, (GE).- Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan akan segera memecat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini menyusul rekomendasi dari Tim Satuan Pemberatasan Pungutan Liar (Saber Pungli) terkait hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa PNS di lingkungan Disdukcapil beberapa waktu lalu yang kini tengan menjalani proses hukum di Polres Garut.

“Kemarin sudah dilakukan MP3D, yang merupakan majelis pertimbangan yang berhubungan dengan adanya kasus ini. Kami sepakat dengan Rekomendasi Tim Saber Pungli agar kami segera melakukan tindakan. Jadi dalam waktu singkat, kami akan segera membebastugaskan Kadisdukcapil dalam waktu dua hari ini. Hari ini kami mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tadi saya sudah menandatangani suratnya. Isinya berupa pemberitahuan bahwa ada beberapa pejabat struktural di Dinas tersebut yang akan kami ganti,” jelas Rudy kepada wartawan, Selasa, (21/2/2017).

Menurutnya, selain Kepala Dinas, pemecatan juga akan dilakukan kepada pejabat di bawahnya, baik Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi) termasuk yang masih berstatus Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga akan diberhentikan.


“Yang akan kita ganti termasuk Kabid, Kasi dan yang masih berstatus TKK juga akan kami berhentikan. Dan untuk PNS pelaksana kami juga akan berikan sanksi sesuai rekomendasi dari Tim Saber,” lanjut Rudy.

Selanjutnya, imbuh Bupati, untuk mengisi kekosongan jabatan di Disdukcapil ini, pihaknya akan segera mengumumkan pelelangan jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut secepatnya.

“Ya, untuk sementara setelah kita berhentikan, jabatan tersebut akan diisi oleh Plt dulu, sambil kita umumkan pelelangan jabatannya yang tentu masih memerlukan proses,” imbuhnya.

Bupati juga mengatakan, peristiwa OTT di lingkungan Disdukcapil ini akan menjadi pelajaran berharga, agar kejadian serupa tidak terulang, baik di lingkungan Disdukcapil maupun di lembaga lain yang berpotensi terjadinya pungli dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menyebutkan, sedikitnya ada delapan lembaga di lingkungan Pemkab Garut yang harus mendapatkan pengawasan lebih, karena berpotensi terjadinya praktik pungli.

“Nah, yang delapan titik yang berpotensi terjadinya pungli harus kami waspadai. Delapan titik tersebut, yaitu, Disdukcapil, Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT), Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), BKD, DPPKA dan Dinas Kesehatan,” jelasmua.

Sebelumnya, Tim Sapu Bersih (Saber) Polres Garut, Senin (6/2/2017) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam peristiwa itu, sebanyak 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1 orang calo berhasil diamankan.

Tim yang dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Garut, AKP Hairullah, berhasil mengamankan sejumlah PNS, dan satu orang calo yang kedapatan memungut biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan. (Slamet Timur).***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI