BPN Jabar: Alih Fungsi Lahan di Hulu Sungai Cimanuk Mencapai 2000 Hektare

KOTA, (GE).- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Jawa Barat, Sri Mujitono, menjelaskan alih fungsi lahan di beberapa kawasan hulu sungai Cimanuk sudah mengkhawatirkan. Areal lahan yang telah beralih fungsinya ini merupakan tanah milik negara diantaranya berada di kawasan Kecamatan Cikajang dan Banjarwangi.

“Ya lahan yang telah beralih fungsi ini merupakan tanah yang hak guna usahanya (HGU) habis di tahun 2012. Luas lahannya hampir mencapai 2.000 hektare (ha),” ungkap Sri, saat diwawancarai beberapa awak media di Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jumat (30/9/2016).

Dijelaskannya, awalnya lahan ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Perkebunan (PDAP), penggarap perkebunan teh. Namun sejak HGU perusahaan perkebunan itu habis, lahan dikuasai oleh masyarakat dengan ditanami sayuran.


“Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut, salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan. Wilayah lindung hubungannya dengan hutan. Mestinya ditanami tanaman keras, ini malah tanaman semusim,” ujarnya.

Dikatakannya, meski HGU perusahaan perkebunan Provinsi Jawa Barat ini habis, hak prioritas atas tanah masih berada di tangan perkebunan PDAP. Pasalnya lahan milik negara tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Mengenai pemanfaatan ruang ada di pemerintah daerah. Dalam penataan ruangannya juga kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah, karena legal asetnya merupakan kewenangan kami, namun penertiban menjadi kewenangan daerah,” tandasnya.

Bupati Garut Rudy Gunawan membenarkan adanya alih fungsi lahan di Kabupaten Garut. “Bukan hanya di hulu Sungai Cimanuk, beberapa lahan hutan di Garut sebenarnya dikuasai petani tanpa memerhatikan kontur kemiringan dari kawasan itu sendiri,” ungkapnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, sebelumnya menyebut empat faktor penyebab banjir bandang di Garut. Faktor pemanfaatan tata ruang tak sesuai dengan peruntukannya, menjadi salah satu poin utama penyebab banjir.

“Perlu normalisasi mulai dari hulu dengan pengembalian fungsinya secara maksimal,” kata Willem.

Kondisi tutupan hutan yang dinilai tak lagi memadai, disebut BNPB menjadi faktor kedua. “Kapasitas daya tampung tutupan hutan yang ada di wilayah Garut saat ini sudah tak seimbang dengan luas wilayah yang ada. Minimnya kapasitas menyimpan air oleh hutan, membuat air dengan cepat mengalir ke aliran sungai, contohnya Sungai Cimanuk meluap,” paparnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI