Berkinerja Lamban, BPMPD Dikritik Habis Komisi A DPRD Garut

DEWAN, (GE).- Ketua Komisi A DPRD Garut, H. Alit Suherman mengkritik habis kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Garut terkait lambannya penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus PNS ke SKPD di lingkungan Pemkab Garut.

“Pihaknya telah berulangkali mempertanyakan persoalan tersebut ke BPMPD Garut, namun hingga kini tak kunjung mendapat jawaban yang jelas. Padahal didalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan jabatan sekdes tidak harus dipegang oleh PNS. Dan pemilihannya dapat dikembalikan kepada kepala desa,” tandas H. Alit, Kamis, saat dihubungi Kamis, (10/2).

Menurutnya, penarikan sekdes yang berstatus PNS sudah diberlakukan di daerah lain seperti Kabupaten Subang, Banjar, Ciamis, Tasik dan lainnya. Namun desa bisa meminta jabatan sekdes diisi PNS apabila yang bersangkutan masih dibutuhkan dan mendapat izin dari pimpinan PNS tersebut.

“Saya benar-benar heran, sampai saat ini Pemkab Garut tak kunjung memberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kinerja Pemkab Garut sangat lamban. Apalagi banyak kades baru yang ragu-ragu untuk melakukan perombakan termasuk jabatan sekdes, ya itu tadi karena regulasinya belum jelas,” tambah H. Alit penuh kecewa.

Politisi PKB Garut ini mengaku, Komisi A DPRD Garut akan segera memanggil BPMPD Garut dan BKD Garut. “Mereka harus memberikan klarifikasi, kenapa mandeg dan urgensinya sampai dimana hingga penangguhan berlarut-larut,” tukasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BPMPD Garut, Teddy Iskandar menyebutkan, jumlah sekdes PNS di Garut tercatat ada 256 orang. Perombakan perangkat desa tak bisa dilakukan karena masih harus menunggu terbitnya peraturan daerah soal itu.

“PNS kan bukan apartur desa. Karena itu, pengangkatannya oleh Bupati melalui BKD. Namun demikian, Bupati Garut sendiri telah menyebarkan surat edaran tentang pengisian calon sekdes,” tambahnya.

Ditempat terpisah, Kepala BKD Garut, A. Sulaeman Farouq mengatakan, pihaknya segera melakukan penarikan sekdes PNS ke kecamatan-kecamatan. Penarikannya akan dilakukan secara bertahap tergantung kebutuhan dan kondisi kecamatan yang bersangkutan,” imbuhnya. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN