Berharap Diangkat Jadi PNS, Guru Honorer Harus Tunggu SK Bupati

HARAPAN Sejumlah guru honorer untuk diangkat menjadi PNS hingga kini masih menggelayut. Belum lama ini, Bupati Garut, Rudi Gunawan, kembali menjanjikan “sesuatu” untuk para tenaga honorer. Bupati berjanji akan mengangkat para honorer di tahun 2017, dengan catattan setelah rampung payung hukumnya di pusat.

Hal itu disampaikan dihadapan ribuan peserta jalan santai HUT PGRI se kabupaten Garut Sabtu, (19/11/2016). Seperti diketahui saat ini para wakil rakyat tengah merevisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara.

“ Bila hasil revisi itu berpihak pada Honorer Kategori 2 bukan tidak mungkin mulai tahun 2017 mereka akan diangkat,” katanya.


Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Aliansi Guru dan Karyawan (DPP FAGAR) Kabupaten Garut Cecep Kurniadi, menyambut baik niatan pemerintah pusat termasuk janji bupati Garut untuk mengangakat Honorer dimulai taun 2017. Namun katanya, sembari menunggu regulasi pengangkatan tersebut, ia berharap pemerintah kabupaten Garut dapat mengeluarkan SK Bupati.

“SK Bupati tersebut sangat diharapkan oleh honorer yang belum bisa memiliki nomer Unik Tenaga Kependidikan ( NUPTK) serta untuk sertifikasi di sekolah negeri baik yang sudah tersertifikasi dan juga yang belum.” Tutur Cecep.

Cecep mencontohkan di Kota Tegal,  Jawa Tengah , Walikotanya mengeluarkan SK Walikota bagi para Honorer . Walikota Tegal menjadikan Honorer sebagai Tenaga Karya dan mendapatkan upah dari APBD. Dikabupaten Garut sendiri sebenarnya sudah lebih dulu dari kabupaten lainnya, dalam hal penerimaan tunjangan dari APBD. Tinggal di SK kan saja.

“ Kami tidak akan menuntut berapa besarnya upah asalkan kami di SK kan oleh bupati “ . ujarnya.

Dengan adanya SK dari Bupati, di sekolah negeri sudah cukup sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan honorer. Paling tidak yang belum memiliki NUPTK akan mudah mendapatkan NUPTK, Sedangkan yang tersertifikasi akan mudah pula dalam hal pencairan, baik yang belum tersertifikasipun tidak akan terjegal .

Menindaklanjuti, adanya Honorer Tenaga Karya yang di SK kan oleh Wali Kota Tegal, DPP Fagar sendiri segera membentuk Tim khusus yang diketuai oleh Dudi Abdulloh. Tim khusus itu bertugas untuk meninjau dan melakukan pendekatan dan Komunikasi dengan para pemangku kebijakan di Garut.

“Kami telah menemui Ketua BKD Kabupaten Garut, serta ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut. Secara pribadi mereka mendukung. Hanya saja, pihak pihak terkait perlu meninjau dan mengkomunikasikan dengan Bupati Garut. Pasalnya, hal serupa pernah dilakukan ke Provinsi Jogjakarta.” Ungkap Dudi.

Dijelaskannya, studi banding sekaligus kajian itu akhirnya tak menemui jawaban pasti dan tidak berhasil. Sementara pihak BKD sudah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan honorer Garut . ( TAF Senopati ) ***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI