Bencana Mengintai Keselamatan Warga Garut

GARUT,(GE).- Musim hujan yang kini mulai mengguyur wilayah Kabupaten Garut patut disambut suka cita karena bisa mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kemarau. Namun di sisi lain, musim hujan juga patut diwaspadai mengingat tingginya potensi bencana alam.

Apalagi di wilayah Kabupaten Garut sendiri tak sedikit daerah yang masuk kategori rawan bencana alam seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, serta bencana lain yang bisa dipicu guyuran hujan. Hal ini menjadi perhatian Pemkab Garut sehigga semua kalangan diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

“Tibanya musim hujan memang menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Garut. Terlebih Kabupaten Garut sendiri selama ini termasuk dalam wilayah dengan kategori ancaman bencana terbanyak kedua secara nasional,” ujar Bupati Garut Rudy Gunawan, Senin (9/10/2017).

Dikatakan Rudy, di Kabupaten Garut terdapat 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana. Hal ini harus disikapi secara serius oleh berbagai pihak agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan.

Rudy mengungkapkan, 18 kecamatan yang masuk kategori siaga satu bencana itu tersebar mulai dari wilayah utara, tengah, dan selatan. Namun paling banyak terdapat di wilayah selatan Garut, di antaranya Cihurip, Banjarwangi, Singajaya, Peundeuy, Pameungpeuk, Cikelet, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang, Talegong, dan Cisewu.

Untuk mengantisifasi hal tersebut, tutur Rudy, Pemkab Garut telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menerapkan mitigasi bencana di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Garut.

Namun Rudy mengakui penerapan mitigasi bencana ini tentunya tidak akan berhasil jika tak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Dengan adanya mitigasi bencana serta kesigapan dari semua pihak, termasuk masyarakat di sekitar zona bencana, hal itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan.

“Secara teknisnya kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan semua unsur. Salah satu hal yang akan kita bahas adalah terkait untuk mengimplentasikan zona mana saja yang akan menjadi prioritas,” katanya.

Untuk menanggulangi bencana alam, tuturnya, terutama saat memasuki musim penghujan seperti sekarang ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar RP 5 miliar dari pos biaya tak terduga (BTT). Sebenarnya anggaran yang disipakan totalnya mencapai Rp 8 miliar akan tetapi saat ini yang Rp 3 miliar sudah digunakan.

Menurut Rudy, selain menyiapkan anggaran, pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah alat berat di sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi longsor, terutama di wilayah selatan. Ini juga salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi ancaman bencana longsor yang setiap saat bisa terjadi dan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur.

“Sampai saat ini ada tiga unit alat berat yang sudah disebar dan siap digunakan setiap saat apabila terjadi longsor. Alat berat tersebut kami tempatkan di kawasan Singajaya/Cihurip, di Pameungpeuk, dan di Cisompet,” ucap Rudy.

Namun demikian Rudy tetap mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan karena setiap saat bencana bisa saja terjadi. Apalagi saat ini intensitas hujan mulai tinggi melanda kawasan Garut.

Rudy pun mengingatkan warga untuk secepatnya berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat apabila terjadi sesuatu atau mengetahui adanya potensi bencana. Hal ini bertujuan untuk langkah penanganan yang lebih cepat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atau materi jika bencana benar-benar terjadi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Dadi Djakaria, menuturkan pihaknya terus bersiaga memasuki datangnya musim hujan seperti sekarang ini. Apalagi saat ini cuaca cukup ekstrim akibat curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan potensi bencana yang kian tinggi.

“Kami terus bersiaga, termasuk menerima informasi adanya bencana dari masyarakat agar segera bisa ditindaklanjuti,” tutur Dadi.

Di sisi lain, Dadi mengakui pihaknya selama ini cukup kesulitan untuk mewujudkan respon cepat tanggap seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia di lapangan.

Dadi menyampaikan, saat ini jumlah PNS atau ASN di lingkup BPBD Garut hanya 28 orang dan sisanya dibantu non PNS. Kondisi ini menjadi kendala tersendiri karena tidak semuanya bisa disiagakan di seluruh titik bencana. Apalagi jumlah titik bencana di garut yang begitu banyak.

Lebih jauh diungkapkannya, hingga tahun lalu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari total 494 kabupaten dan kota se-Indonesia, tiga wilayah di Jawa Barat memiliki ancaman bencana paling tinggi. Sedangkan Kabupaten Garut berada di posisi pertama, disusul Sukabumi dan Tasikmalaya.(Farhan SN)***