Belum Memiliki Izin Pembangunan, Pasar Wanaraja Dipersoalkan

TARKI, (GE).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dinilai sembrono dalam masalah pembangunan Pasar Wanaraja. Hal ini dikarenakan izin yang hingga saat ini belum dikantongi pihak pelaksana pembangunan pasar akan tetapi proses pembangunan sudah mulai dilaksanakan.

Menyikapi hal itu, sejumlah massa yang tergabung dalam Suara Putra Wanaraja, Selasa (19/7/2016) mendatangi Komisi A DPRD Garut untuk melakukan audiensi. Mereka mempertanayakan ketegasan sikap DPRD Garut yang dinilai melakukan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Wanaraja.

“Kami melihat banyak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Wanaraja. Selain izin yang belum ada, status tanahnya juga belum ada kejelasan hingga saat ini. Di sisi lain DPRD Garut juga terkesan melakukan pembiaran terhadap hal ini,” ujar koordinator Suara Putra Wanaraja, Yudi Aulia.

Maksud kedatangan mereka ke Komisi A DPRD, tambah Yudi, juga untuk mempertanyakan janji Komisi A yang akan menghentikan pembangunan Pasar wanaraja apabila benar izinnya belum ada. Hal itu diungkapkan langsung Ketua Komisi A saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi beberapa waktu lalu.

Selain masalah izin, Yudi mengungkapkan, pihak Komisi A saat itu juga berjanji akan menghentikan pelaksanaan pembangunan Pasar Wanaraja jika belum ada kejelasan terklait ststus kepemilikannya. Namun ternyata hingga sejauh ini, tidak ada tindakan yang dilakukan Komisi A meskipun sudah jelas-jelas izinnya belum ada begitu juga status kepemilikan tanahnya yang belum jelas.

Desakan agar pemerintah menghentikan pembangunan Pasar Limbangan, tutur Yudi, juga karena adanya indikasi kelalaian yang dilakukan pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan Pasar Wanaraja. Hal ini telah menimbulkan dua orang warga setempat menjadi korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan pasar yang dibongkar.

“Kelalaian yang dilakukan pihak ketiga sangat fatal akibatnya sehingga menyebabkan satu orang warga meninggal dan satu lagi mengalami luka,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Garut, Alit Suherman, mengaku belum bisa mengambil langkah-langkah terkait tuntutan agar pembangunan Pasar Wanaraja segera dihentikan. Hal ini dikarenakan pihaknya belum mengetahui apakah izinnya sudah ada atau belum?

“Kami belum tahu apakah izin pembangunan Pasar Wanaraja ini sudah ada atau belum? Kami belum melakukan pengecekan lagi. tapi untuk masalah status kepemilikan lahan, kami sudah mendapat penjelasan dari Bidang Aset DPPKA kalau lahan itu merupakan milik Pemkab Garut,” kata Alit.

Terkait dugaan kelalaian yang dilakukan pihak ketiga sehingga menimbulkan korban jiwa, Alit mengakui hal itu. Menurutnya, seharusnya pihak ketiga melakukan sterilisasi sehingga tidak membahayakan keselamatan orang lain.

Izin Belum Ada Pembangunan Sudah Berjalan

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut, Zatzat Munajat, mengaku pihaknya belum mengeluarkan izin terkait pembangunan Pasar Wanaraja. Padahal menurut Zatzat, idealnya pembangunan dilakukan setelah mengantongi perizinan.

“Sekarang katanya sedang diproses oleh Disperindag. Saya sudah minta untuk segera dilengkapi akan tetapi hingga hari ini belum juga dilaksanakan. Jika mengacu ke Perbup idealnya sudah ada izin untuk pembangunan,” kata Zatzat.

Menurut Zatzat pihak Disperindag sempat melakukan ekspos dengan pihaknya terkait masalah izin. Hanya saja saat itu Disperindah belum membawa dokumen yang harus dilengkapi tapi baru sebatas melalui lisan.Menurut Zatzat, mengacu dari kasus pembangunan Pasar Limbangan, seharusnya semua persyaratan bisa segera dilengkapi sehingga tidak akan menimbulkan masalah ke depannya.   Terpisah, Kabid Pasar Disperindagpas Kabupaten Garut, Dani Ramdani, mengatakan pembangunan Pasar Wanaraja telah dimulai sejak bulan ini. Pembangunan akan dilakukan hingg 20 Desember 2016.

Mengenai masalah perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan yang lainnya, lanjut Dani, masih dalam proses pembuatan. Meski begitu pembangunan pasar yang dilakukan oleh pihak ketiga tetap bisa berjalan.

“Sudah tak ada masalah untuk izin-izin. Sedang diproses jadi tetap bisa berjalan,” ucap Dani sambil menyebut proyek pembangunan pasar sebesar Rp 23 miliar.

Adanya tudingan jika lahan pasar bukan milik Pemkan Garut, dibantah Dani. Dari hasi penelusuran bidang aset DPPKA, lahan tersebut sudah jelas merupakan milik Pemkan karena telah memiliki SK Bupati tahun 1997.

“Pihak desa setempat juga tidak punya letter C. Jadi bisa dipastikan kalau itu tanah negara,” ucapnya.

Dani juga mengancam oknum-oknum yang memanfaatkan pemindahan pedagang ke pasar sementara. Jika ditemukan ada oknum yang melakukan jual beli kios pihaknya akan memproses secara hukum. (Farhan SN)***