Beberapa Perusahaan di Kawasan Wisata Darajat jadi Tersangka

GARUT, (GE).- Sedikitnya ada enam perusahaan swasta di kawasan Wisata Darajat Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut telah ditetapkan menjadi tersangka. Meski demikian ke enam perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasanya. Ke enam perusahaan di kawasan Darajat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar terkait tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah Hulu Sungai Cimanuk.

Pascabencana banjir bandang di Garut pada September 2016 lalu, Presiden dan Kapolri langsung memerintahkan kepada Polda Jabar untuk mengusut penyebab banjir bandang. Setelah beberapa bulan penyelidikan, ada enam perusahaan di Darajat dan satu BUMD milik Pemprov Jabar yang dijadikan tersangka. Enam perusahaan di kawasan Darajat menurut Polda tak memiliki izin dalam mendirikan bangunan.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, pemilik Puncak Darajat, Asep Rohayat, menyebut masih akan mempelajari status tersangka kepada perusahaannya. Ia belum berani berkomentar banyak terkait penetapan status tersebut kepada perusahaannya dan objek wisata lainnya di Darajat.


“Nanti akan saya pelajari dulu masalah penetapan status dari Polda tersebut. Pasal mana yang dilanggar,” ujar Asep melalui pesan singkat, Ahad (8/1/ 2017).

Puncak Darajat dianggap melanggar Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selain Puncak Darajat, pasal yang sama juga dikenakan kepada Darajat Pas. Sedangkan lima perusahaan yang lain masing-masing dikenakan satu pasal beragam. Mulai dari Undang-undang nomor 32, Undang-undang nomor 5, dan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.

Terkait permasalahan izin yang disangkakan Polda Jabar karena bangunan yang didirikan tak sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Asep menyebutkan sebagian perusahaan sudah ada yang mengantongi izin. Asep justru mempertanyakan izin yang dilanggar oleh perusahaan di Darajat.

“Sebagian sudah ada (izinnya). Dan izin apa yang disangkakan itu?” Tukasnya.

Sebelumnya Asep juga sempat berkomentar terkait pemanggilan para pengusaha di Darajat oleh Polda Jabar. Asep bahkan tak menerima jika kawasan wisata di Darajat dituduh menjadi salah satu penyebab banjir. Asep menuding ada salah persepsi yang dilontarkan oleh pihak Polda Jabar.

“Saya siap beberkan soal lahan yang digunakan untuk tempat wisata. Saya sudah dapat informasi dari Polres Garut kalau pengusaha di Darajat hari Kamis akan dipanggil oleh Polda,” ujar Asep.

Menurut Asep, para pengusaha wisata di Darajat tidak menggunakan lahan milik Perhutani. Semuanya merupakan lahan pribadi yang dialihfungsikan dari lahan holtikuktura menjadi kawasan wisata.

“Itu (penggunaan lahan) tidak merusak zona kawasan. Cuma dialihfungsikan oleh pemilik masing-masing. Dulu itu waktu dipakai pertanian jarang pohon. Tapi sekarang dengan adanya wisata pohon-pohon sudah banyak,” katanya.

Sementara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), sempat mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Garut agar kawasan Darajat bisa dikembalikan kepada fungsinya sebagai kawasan lindung. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI