“Baraya Holil Aksan” Pertanyakan Legalitas Konvensi Partai Demokrat Garut

UU Amrullah, "Ketua Tim Baraya Holil Aksan."

GARUT, (GE).- Pascakonvensi Partai Demokrat (PD) untuk penjaringan bakal calon (balon) Bupati Garut di pilkada serentak 2018 mendatang, ternyata menuai kontroversi. Salah satu kontroversi yang berkembang diantaranya adanya ketidak puasan dari peserta konvensi tersebut.

Menurut UU Amrullah, yang tak lain Ketua Tim Baraya Holil Aksan, persoalan yang berkembang pascakonvensi Partai Demokrat Kabupaten Garut ini dikhawtirkan konvensi Demokrat Garut diselenggarakan illegal.

“Ya, dikhawatirkan konvensi ini ilegal. Saya pertanyakan SK panitia konvensi, sampai sekarang tidak diberi oleh ketua panitia konvensi. Kedua, surat atau SK persetujuan konvensi dari DPP Partai Demokrat yang menetapkan bahwa calon Bupati/Wakil Bupati Garut atas hasil survei dari para peserta konvensi sesuai pemberitahuan oleh Ketua DPC dan ketua panitia konvensi, juga tidak ada, ungap UU, Sabtu (27/5/17).


Uu Amrullah mengatakan, kontrak kerjasama partai demokrat dengan lembaga survei dipertanyakan, sehubungan dengan tertutupnya agenda survei.“ Dan diberitahukan hasilnya secara mendadak,” tandasnya. (ER)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI