Bantuan Pusat Tersendat, Pemkab Garut Akan Genjot PAD

KOTA, (GE).- Keputusan Kementerian Keuangan RI menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp81 milyar tiap bulan membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kalangkabut. Kenapa tidak, jangankan untuk melanjutkan sejumlah proyek pembangunan, untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja jumlahnya sudah tekor.

Oleh sebab itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan menyatakan, dana yang ditangguhkan pencairannya tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk membayar gaji pegawai. Padahal dana sebesar itu sudah direncanakan Pemkab Garut untuk membayar kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan Garut, dibawah kepemimpinan Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman.

Menurut Rudy, DAU yang ditangguhkan selama empat bulan tersebut, jumlah totalnya mencapai Rp 320 miliar. Kejadian serupa pernah menimpa Kabupaten Garut tahun sebelumnya. Namun dana yang ditangguhkan hanya sebesar Rp 10 miliar.

Adanya ketidak tentuan pencairan bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut, Rudy Gunawan selaku Bupati Garut, mengambil langkah dengan menggenjot Pendapatan Aslsi Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak yang bisa dioptimalkan adalah dari sektor perhotelan, restoran dan pariwisata.

“Bantuan dari pusat sekarang kan ditangguhkan, saat ini kita ingin ada intensifikasi dalam hal pungutan dan ekstensifikasi perluasan wajib pajak, jadi lebih banyak gitu,” katanya usai memberi penjelasan pada sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2016 tentang pajak daerah di Gedung Pendopo Garut, Rabu (24/08).

Saat ini ungkap Bupati, PAD dari sektor pajak daerah berada di kisaranangka Rp 80 Milyar per tahun dan itu menurut Rudy, terbilang masih rendah. Terlebih dari sektor usaha, pasalnya saat ini sumbangsih terbesar masih dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).(Dief)***