Banjir Interupsi, Rapat Paripurna DPRD Garut Bahas KUA dan KUPA/PPAS

DEWAN, (GE). – Rapat Paripurna DPRD Garut dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2016, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plapon Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2016/2017, diwarnai interupsi. Kamis malam (29/9/16)
Akibat banjir interupsi peserta sidang, rapat paripurna yang mulai digelar sekira pukul 20.30 WIB tersebut terpaksa disekors selama lebih dari 30 menit.

Interupsi antara lain datang dari anggota Fraksi Demokrat Restorasi, Dadang Sudrajat. Dadang menilai, materi KUPA/PPAS 2016 dan KUA/PPAS 2017 yang dalam Rapat Paripurna tersebut akan dijadikan kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Garut tersebut tidak pernah dibahas dengan paranggota.

“Materi yang akan ditetapkan malam ini belum pernah dibahas dengan para angota. Maka kami meminta kepada Pimpinan agar penandatangan kesepakatan antara DPRD dengan Bupati ditunda hingga mendapatkan pembahasan lebih dulu,” kata Dadang.


Anggota lain, Mas Ayu, juga meminta draf kesepakatan tersebut dibahas lebih dahulu, karena banyak materi penting yang harus diketahui dan butuh sikap dari para anggota. “Banyak yang harus kita ketahui sebelumnya, misalnya tentang rencana Pemkab untuk meminjam dana ke bank untuk menutup devisid APBD 2016. Berapa pinjaman yang akan dilakukan dan dari mana nanti untuk membayar, ini kita harus tau lebih dulu,” ungkap Ayu

Tidak dibahasnya draft KUPA, KUA/PPAS 2016/2017 juga dibenarkan oleh anggota Banggar, Asep Mulyana. “Memang, saya juga selaku anggota Banggar tidak pernah ikut membahas. Tahu-tahu, ya malam ini sudah diparipurnakan,” kata Asep.

Dihujani interupsi serupa itu, akhirnya Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yogi Yuda Wibawa itu pun diskors selama 30 menit. Entah bagaimana pembicaraan di tingkat Pimpinan di ruang Ketua DPRD malam itu.

Namun akhirnya draft yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD tersebut disetujui menjadi kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Garut Rudy Gunawan dan Pimpinan DPRD.
Menanggapi tudingan tidak dibahasnya draft tersebut dengan para anggota, Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar menyatakan, hal itu hanya kesalah fahaman saja.

“Tidak benar, sebenanya sudah dibahas, malah Pak Sekda sudah beberapa kali melakukan ekspose. Namun karena padatnya agenda, pada saat pembahasan beberapa anggota memang tidak hadir. Nah, mereka yang tidak hadir itulah yang interupsi tadi itu,” ujar Ade, usai rapat paripurna. (Slamet Timur). ***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI