Bahaya! Kondisi Keuangan Morat-marit, Pemkab Garut Mulai Ngutang ke Bank

PEMKAB, (GE).- Permasalahan keuangan akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU), dirasakan semakin memberatkan laju roda pemerintahan Kabupaten Garut. Permasalahan yang saat ini dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yaitu minus anggaran sebesar Rp395 miliar.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menutupi devisit anggaran. Langkah terakhir saat ini meminjam suntikan dana ke Bank bjb yang jumlahnya mencapai Rp 120 miliar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016, DAU Kabupaten Garut ditunda sebesar Rp 81,873 miliar per bulan, atau sekitar Rp 327,49 miliar hingga Desember 2016.

Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman mengakui, kondisi keuangan Kabupaten Garut sedang morat-marit. Oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan.


“Kita ini kehabisan uang, dengan pembayaran gaji bulan September saja kita defisit. Sehingga kalau transferan bulan ini (Oktober) sama dengan September hanya Rp68 miliar, berarti kita harus mencari lagi dana untuk bulan Oktober ini. Kekurangan untuk bulan September saja kita belum dapat gantinya,” kata Iman, Sabtu (1/9/2016).

Pinjaman pemerintah ke bank, tambahnya, bisa dilakukan karena telah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2011. “Pinjaman bisa, sifatnya pinjaman pemerintah, kebutuhan untuk menutupi kebutuhan anggaran. Namun batas maksimalnya hanya tiga persen dari penerimaan APBD,” ucapnya.

Ia menjelaskan Pemkab Garut kekurangan dana sebesar Rp18 miliar untuk membayar gaji pokok pegawai. Setiap bulannya, tambah Sekda, Pemkab harus membayar gaji pokok pegawai sebesar Rp 86 miliar.

“Belum ditambah untuk membayar TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Kalau termasuk TPP, untuk bayar kita kurang Rp 27 miliar dalam satu bulannya. Kami juga belum terima TPP karena tidak ada uang. Termasuk keperluan-keperluan lain seperti membayar BPJS itu belum,” ujarnya.

Iman menilai melakukan pinjaman ke BJB sebesar Rp120 miliar merupakan pilihan yang mesti diambil. “Kalau tidak, kita akan menghadapi defisit yang cukup besar,” imbuhnya.

Meski dalam PMK nomor 125 disebutkan DAU akan tetap dibayar pemerintah pusat, Iman menyatakan Pemkab Garut tidak ingin mengambil risiko.

“Karena di PMK itu ada kata-kata apabila keungangan negara mencukupi, makanya di tengah-tengah suasana ketidakpastian ini kita harus mengambil keputusan. Kita ambil yang terburuk bahwa di 2016 kita memang ditunda dari semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun DAU kita,” jelasnya.

Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat pun memperparah situasi keuangan Pemkab Garut. Menurut Iman, defisit anggaran yang dialami Pemkab Garut bertambah dari semula Rp327 miliar menjadi Rp395 miliar akibat pemotongan DAK ini.

“Kenapa harus jadi Rp395 miliar, karena bukan hanya ditunda, kita juga dipotong DAK. DAK fisik dipotong Rp12,2 miliar, DAK non fisik Rp10,4 miliar, dana bagi hasil dari pusat dipotong Rp9 miliar dari target semula. Sehingga antara rencana penerimaan kita, dengan kebutuhan kita selama empat bulan ke depan ini, itu kita minus Rp395 miliar,”urainya. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI