Arus Mudik dan Balik 2016, Jenis Kendaraan Ini Dilarang Beroperasi

TARKI, (GE).- Menghadapi aktivitas mudik lebaran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

Menurut Kabid Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, Bambang, Garut merupakan daerah yang selalu dipadati kendaraan pada musim mudik lebaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Dishub Garut untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada arus mudik, yakni mengeluarkan larangan bagi kendaraan berat untuk beraktivitas. Larangan tersebut akan mulai diberlakukan pada H-5 arus mudik.

“Belum lama ini kami telah menerima surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Isinya antara lain larangan melewati semua jalur mudik bagi kendaraan berat terhitung mulai H-5 hingga H+3,” ujar Bambang, Rabu (15/6/2016).

Bambang menambahkan, berdasarkan surat edaran tersebut, kendaraan dengan sumbu tiga mulai 1 Juli sampai 10 Juli dilarang melewati seluruh jalur mudik, kecuali kendaraan yang membawa sembako. Namun kendaraan yang membawa sembako juga harus yang bersumbu dua yang boleh melewati jalur mudik.

Aturan tersebut, tutur Bambang, secepatnya akan segera disosialisasikan ke setiap perusahaan. Bagi yang akan mengangkut sembako atau air kemasan masih diperkenankan beraktivitas dengan catatan harus menggunakan kendaraan di bawah sumbu tiga.

Bambang menerangkan, untuk wilayah Garut, jalur yang tak boleh dilewati kendaraan berat yakni yang digunakan sebagai jalur mudik yaitu mulai dari Kadungora sampai Cilawu dan Limbangan sampai Malangbong. Selain itu ada juga jalur alternatif yang juga tidak boleh dilintasi kendaraan berat seperti halnya Jalan Banyuresmi-Limbangan dan Jalan Wanaraja-Cibatu.

Terkait tarif angkutan, Kepala Dishub Kabupaten Garut, Wahyudijaya, menyatakan, untuk tarif angkutan umum saat lebaran telah ditentukan tarif batas bawah dan atas. Artinya jika ada kenaikan sesuai tarif atas masih diperbolehkan. Kenaikan akan dikatakan pelanggaran jika sudah melebihi tarif batas atas.

“Jadi saat arus mudik itu kenaikannya sudah ditentukan pemerintah. Dengan demikian pihak perusahaan angkutan tidak bisa seenaknya menaikan ongkos kendaraan di luar ketentuan yang telah dikeluarkan,” kata Wahyu.

Wahyu juga menegaskan, jika ada perusahaan yang menaikan harga melebihi tarif batas atas,  maka sanksi yang diberikan bisa sampai pembekuan trayek. Bahkan lebih dari itu pencabutan izin trayek pun bisa dilakukan.

“Jadi kami juga terus peringati setiap perusahaan untuk mengikuti aturan yang ada. Jangan sampai melanggarnya,” katanya. (Slamet Timur). ***