Arman Syifa Membantah Ada Campur Tangan Dirinya dalam Raihan WTP Kabupaten Garut

Ketua BPK Bantah Keterlibatan dalam WTP Garut

TARKI,(GE).- Belum lama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, mengumumkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dalam pengelolaan keuangan negara untuk beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk diantaranya WTP untuk Kabupaten Garut. Seiring dengan raihan WTP oleh Kabupaten Garut, muncul dugaan dari beberapa pihak, keterlibatan Ketua BPK Perwakilan Garut, Arman Syifa berasal dari “Kota Dodol”.

” Untuk menepis dugaan adanya campur tangan Arman Syifa, maka Pemkab Garut harus dapat mempertahankan predikat WTP ini untuk tahun-tahun berikutnya,” kata Rektor Uniga, Abdusy Syakur Amin, beberapa waktu lalu.


Sementara itu, Arman Syifa dengan tegas membantah keterlibatan dirinya dalam penentuan WTP untuk Kabupaten Garut, yang merupakan tanah leluhurnya.

” Sudah saya duga sebelumnya, akan muncul pertanyaan seperti ini dari wartawan. Tentu saya tidak ada kaitannya dalam penentuan WTP untuk Garut. Malah saya lebih berhati-hati dengan Garut ini dan penanggung jawabnyapun saya serahkan pada orang lain. Dan saya tidak ikut menandatangani, walau saya sebagai kepala kantor,” kilah Arman Syifa, usai acara sosialisasi BPK di SMAN 1 Garut, Jl. Merdeka, Senin (19/09).

Arman yang merupakan Alumni SMAN 1 Garut, angkatan Tahun 1989 itu, menjelaskan, bahwa WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah itu, hanyalah penilaian terhadap kewajaran laporan keuanganm dengan batasan-batasan tertentu. Namun lanjut Arman, jika ada temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, BPK akan tetap mengumumkannya dan tidak berpengaruh terhadap status WTP.

Disinggung soal temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp. 2,9 milyar, tidak lama setelah Garut menerima predikat WTP, Arman membenarkan hal tersebut. ” Dalam temuan kepatuhan kami, ada penyimpangan anggaran, dalam hal ini diantaranya untuk infrasruktur jalan. Namun itu tidak menghapus kewajaran dan sudah ditindaklanjuti dan sudah dikembalikan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, saat ini BPK Jawa Barat tengah melakukan pemeriksaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah. Hal ini dikarenakan adanya alih kewenangan pemeriksaan dari BPK pusat Ke BPK daerah.(Dief)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI