APBD Garut Bocor Rp 2,9 Miliar, Akibat Lemah Pengawasan

TARKID, (GE).- Menanggapi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya kebocoran sebesar Rp. 2,9 milyar dalam proyek pengerjaan infrastruktur pada pengelolaan keuangan negara APBD Tahun 2015, Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, H. Abdusy Syakur Amin menilai perlu adanya peningkatan dari segi pengawasan. Menurutnya pengawasan penggunaan APBD di Garut masih lemah.  Sehingga wajar saja jika ada kebocoran anggaran seperti ditemukan BPK RI.

“Saya dengar kebocoran itu dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan orang Garut. Makanya jangan selalu menyalahkan pemborong Garut, kata siapa pemborong dari luar Garut lebih bonafide? Saya kira pengawasan harus lebih ditingkatkan, baik oleh inspektorat, maupun unsur terkait lainnya,” tegasnya.

Syakur juga menyarankan agar pemborong asli Garut diberikan kesempatan lebih banyak dalam proses pembangunan infrastruktur di daerahnya.” Saya harap orang Garut diberikan kesempatan yang lebih banyak lagi, saya pikir orang garut akan lebih memperhatikan daerahnya, dibanding dengan pemborong dari luar Garut,” tandasnya.

Sedangkan menanggapi optimisme Bupati Garut, Rudy Gunawan untuk bisa mencapai target kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1,5 persen dan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen. Rektor Uniga itu , mengatakan Pemerintah Kabupaten Garut harus memiliki program yang nyata.

“Saya dengar tadi Pak Bupati akan meningkatkan IPM menjadi 1,5 pertahun, itu sama dengan pencapaian Jawa Barat, atau nasional, itu tidak mudah. Sayah-syah saja Pak Bupati menargetkan itu, tapi harus didukung dengan program kerja yang kongkrit,” katanya.

Menurutnya, kalau bicara masalah angka, itu hal mudah. Akan tetapi lanjut pria yang lebih dikenal dengan nama Syakur itu, target angka itu harus diperhitungkan dengan kalkulasi yang jelas, dengan program yang terarah.” Kalau soal angka-angka mah mudah, tapi kalau kerjanya tidak ada peningkatan, saya rasa akan seperti sekarang ini lah,” ujarnya.

Selanjutnya kata Syakur, dalam mewujudkan target kenaikan IPM, maupun pertumbuhan ekonomi, harus melibatkan lebih banyak lagi stakeholder. (Dief)***