APBD Garut 2018 Pangkas Anggaran Pendidikan dan Pembangunan

ANGGARAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang mencapai Rp 69 miliar, memaksa Pemkab Garut melakukan efisiensi di berbagai sektor. Beberapa proyek krusial seperti pembangunan jalan dan jembatan terpaksa ditangguhkan hingga tahun 2019. Bahkan dana untuk program pendidikan pun ikut terkena imbasnya.

Meski sejumlah proyek dan program pendidikan dibatalkan, namun Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Garut malah dinaikkan. Pemangkasan anggaran tahun 2018 dinilai merugikan kepentingan publik. Pasalnya, secara tidak langsung Pemkab Garut dan DPRD lebih mementingkan belanja pegawai dan tunjangannnya ketimbang mendahulukan kepentingan publik.

Anggota Masyarakat Peduli Anggaran (Mapag), Haryono, mengatakan pada prinsifnya pembangunan infrastruktur bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Oleh sebab itu, Pemkab harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur di daerahnya.


“Jika memang anggaran belanja publik itu dipangkas maka Pemkab Garut harus memberikan penjelasan yang rinci. Namun menurut saya, anggaran infrastruktur itu bisa dipangkas jika memang ada kegiatan yang sangat penting,” katanya.

Haryono mengaku, Pilkada merupakan agenda yang penting. Namun kegiatan ini sudah diketahui sejak dulu. Jadi seharusnya Pemkab sudah bisa mengatasinya.

“Namun yang membuat saya heran, anggaran belanja publik dihentikan tapi belanja pegawai malah dinaikkan. Ini benar-benar tidak adil,” ujarnya kepada “GE” Minggu (10/9/17).

Penghentian pembangunan di beberapa proyek pemerintah di Garut merupakan manivestasi ketidakadilan anggaran. Pasalnya, dalam penetapan anggaran azas kepatutan dan keadilan harus diutamakan.

“Saya rasa pemangkasan anggaran publik dengan alasan Pilkada itu tidak logis. Apalagi dalam waktu yang bersamaan TPP dan tunjangan DPRD malah dinaikkan,” ungkapnya.

Bupati Garut Rudy Gunawan, mengaku penyelenggaraan Pilkada 2018 cukup menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total dana yang dikeluarkan dari APBD jumlahnya mencapai Rp 69 Miliar. Anggaran sebesar itu, nantinya akan digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu, serta keperluan pengamanan Pilkada.

Oleh sebab itu, tambah Rudy, Pemkab Garut harus memangkas sejumlah anggaran. Ia menyebutkan proyek dua jembatan di kawasan Copong, Jalan Lingkar Barat dan Utara mulai 2018 dihentikan dulu. Tidak hanya proyek infrastruktur, program pendidikan kesetaraan pun ikut terkena imbasnya.

“Akibat pemangkasan itu, memang banyak program yang dibatalkan. Namun saya berjanji akan dilanjutkan di tahun 2019,” janjinya.

Saat disinggung terkait kenaikan TPP dan tunjangan anggota DPRD, ia membenarkannya. Bahkan kenaikan TPP dan tunjangan anggota DPRD mencapai 50 persen.

Menanggapi hal itu, Sekretaris badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdin, mengaku belum bisa mengetahui total nilai belanja publik untuk APBD 2018. Pasalnya setiap instansi pemerintah harus membuat rencana kegiatan dan anggaran terlebihdahulu.

“Untuk sementara belum ada kejelasan masih harus menunggu usulan dari tiap instansi terkait rencana kegiatannya. Namun rencana pembatalan sudah jelas karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” pungkasnya. 

TPP Dinaikkan

Pegawai negeri sipil di Kabupaten Garut akan mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang lebih besar mulai Januari 2018. Tak tanggung-tanggung, kenaikan TPP mencapai 100%, bahkan sebagian PNS mendapat kenaikan TPP lebih dari 100%.

Bupati Garut Rudy Gunawan telah memutuskan adanya kenaikan TPP mulai 2018. Rudy menuturkan, bagi PNS eselon 2, kenaikan TPP mencapai 100%, dari Rp 7 juta menjadi Rp 14 juta. Begitu pula PNS eselon 3 yang mendapat kenaikan TPP 100%.

Kenaikan TPP terbesar diperoleh camat. Sebanyak 42 camat akan mendapat TPP sebesar Rp 7 juta mulai Januari 2018. Nilai tersebut naik lebih dari 100% dibandingkan TPP yang diterima camat saat ini senilai Rp 3 juta. Total dana yang disediakan Pemkab Garut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018 untuk kenaikan TPP yakni senilai Rp 50 miliar.

Meski kenaikan TPP sudah lebih dari 100%, Rudy menilai, TPP bagi PNS Kabupaten Garut masih kecil apabila dibandingkan TPP PNS di daerah lain. “Itu kecil. TPP camat di Bandung mendapat Rp 20 juta. Kami ini tingkat kenaikannya masih kecil,” kata Rudy.

Setelah TPP naik, PNS di Kabupaten Garut tidak bisa lagi mendapatkan honor. Soalnya, anggaran untuk honor pada 2018 dihapuskan dan dialihkan ke TPP. Menurut Rudy, pemberian kenaikan TPP lebih adil karena semua PNS kebagian. Sementara, honor tidak didapatkan semua PNS, hanya PNS tertentu.

Rudy berharap, dengan kenaikan TPP, para PNS di Kabupaten Garut lebih disiplin. Saat apel pagi, Senin 11 September 2017 pun ia pun mencoba mengabsen segelintir PNS di lapangan. Ternyata, kehadiran PNS eselon 2 dan 3 di beberapa instansi tidak lengkap. Padahal, semua PNS eselon 2 dan 3 wajib mengikuti apel pagi setiap Senin.

Kedisiplinan PNS, menurut Rudy, perlu ditingkatkan dengan pengawasan internal yang lebih baik. Ia menilai, kesadaran PNS untuk disiplin masih rendah. “Karena persoalan terbesar tidak ada kesadaran meskipun dipampang PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mereka abai juga,” ucap ia.

Tunjangan DPRD Garut Naik

Anggota DPRD Kabupaten Garut akan menikmati gaji sekitar Rp 30 Juta setiap bulan terhitung mulai September 2017.

Gaji sebesar itu berlaku setelah Pemda dan DPRD Garut menyetujui kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi tujuh kali lipat dari sebelumnya.

Ketua DPRD Garut Ade Ginandjar mengakui, kenaikan dua tunjangan bagi 46 anggota DPRD Garut di luar 4 orang jajaran pimpinan tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Besarannya sendiri disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Besarannya sesuai dengan kemampuan daerah. Daerah kita ini kan tinggi (kemampuan daerahnya),” jelas Ade.

Baca juga: Belajar di Tenda Darurat, Lima Siswa SMAN 30 Garut Pingsan

Menurut Ade sebelum ada kenaikan, setiap anggota dewan di Garut mendapat tunjangan komunikasi dan transportasi sebesar Rp 1,7 juta, kini naik menjadi 11,9 juta atau tujuh kali lipat.

Sedangkan, penghasilan total seorang anggota dewan di Garut, sebelum ada kenaikan tunjangan diperkirakan, mencapai Rp 18 hingga Rp 20 juta. Dengan adanya kenaikan tunjangan hingga 11 juta lebih, maka penghasilan total seorang anggota DPRD di Garut bisa mencapai kurang lebih Rp 30 Juta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 sendiri, menurut Ade, dibuat untuk mengimbangi pendapatan anggota dewan dan jajaran pimpinan. Sebab, selama ini, gaji jajaran pimpinan dianggap lebih besar.

“Padahal di Garut anggota dan pimpinan (pendapatannya) sudah sama, kalau daerah lain seperti Tasikmalaya memang beda,” katanya.

Karena tunjangan komunikasi telah dinaikkan, kata Ade, maka nantinya mobil dinas yang digunakan para anggota dewan akan ditarik. Semua anggota dewan pun berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

“Ada 31 mobil dinas yang akan ditarik, anggota komitmen meningkatkan kinerja dan tanggung jawab, karena pendapatannya sudah ditambah,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Garut Governance Watch, Yudha Ferdinal mengatakan, kenaikan tunjangan komunikasi dan transportasi anggota DPRD hingga tujuh kali lipat akan membebani APBD Garut.

“Tiap bulan pemda harus mengeluarkan Rp 540 juta untuk membayar kenaikan tunjangan itu, padahal masih ada tunjangan lainnya,” katanya.

Yudha mengatakan, harusnya kenaikan tunjangan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi juga. Apakah dengan kenaikan dua tunjangan tersebut kinerja anggota dewan akan meningkat.

Anggaran sebesar Rp 540 juta untuk kenaikan tunjangan, menurut Yudha, sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Jika pun memang harus ada kenaikan, jumlahnya tidak terlalu besar.

“Kalau memang harus naik, jangan terlalu besar, karena pertanggungjawabannya harus jelas,” tegasnya. (Farhan SN)***

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI