Antisipasi Ketidakpahaman Regulasi Baru, Desa Sukasenang Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur

GARUT, (GE).- Selama ini kepala desa atau perangkat desa lainnya kerap kali dituding menyalahgunakan anggaran desa. Hal ini terjadi ditenggarai akibat ketidakpahaman unsur desa serta masyarakat terkait regulasi atau aturan desa yang baru.

Demikian diungkapkan Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Erwin, saat menghadiri pelatihan “Peningkatan Kapasitas RT, RW, BPD, LPM, dan PKK.” Kegiatan yang diikuti 100 peserta di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut. Selasa (6/12/2016).

“Selain akibat ketidak mengertian masyarakat terkait regulasi desa yang ada, konflik kerap terjadi akibat buruknya sistem administrasi desa, serta ketidakpahaman perangkat desa,” ujar Erwin.


Diharapkannya, pelatihan peningkatan kapasitas unsur-unsur pemerintahan desa ini dapat meningkatkan pemahaman atau menyamakan persepsi antara semua unsur yang ada di desa terkait regulasi-reguasi desa yang baru. Mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, permendagri, serta peraturan lainnya.

Erwin menyebutkan, saat ini terjadi sedikit pergeseran paradigma dari yang lama ke yang baru. Dalam penggunaan keuangan desa serta program desa lainnya.

“Dalam kegiatan peningkatan kapasitas unsur-unsur desa ini, para peserta diberikan berbagai macam materi. Mulai dari masalah kelembagaan desa hingga masalah perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.” Ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukasenang, Iwan Ridwan, berharap pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa ini bisa menambah keilmuan apartur desa, sehingga mengerti peran dan tugas masing-msaing serta aturan pengelolaan keuangan di desa.

“Sebenarnya selama ini perangkat serta unsur-unsur desa tersebut sudah mengetahui dan faham akan aturan yang ada. Namun mengingat saat ini sering seklai terjadi perubahan aturan dari pemerintah pusat, maka harus diimbangi dengan seringnya pelatihan seperti ini agar pengetahuan mereka tidak tertinggal,” kata Iwan.

Diakuinya, selama ini di lapangan sering muncul kendala, sering muncul isu terkait penyelewengan dana desa oleh perangkat desa. Hal ini akibat adanya salah paham dari masyarakat dengan regulasi regulasi desa yang baru.

“Kegiatan ini sekaligus sebagai upaya sosialisasi undang-undang serta aturan lainnya terkait penggunaan anggaran desa. Dalam kegiatan ini juga dibahas secara rinci, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan keuangan desa sehingga akan lebih transparan.” Jelasnya.

Iwan Ridwan menegaskan, dalam kesempatan kegiatan ini pihaknya juga membeberkan terkait dana desa yang telah dapatkan tahun ini.

“Ya,dalam kesempatan ini kita terangkan secara rinci penggunaannya kepada masyarakat dan unsur desa lainnya. Sebagai contoh, kita telah membangun TPT serta rabat beton jalan sepanjang 200 meter lebih dengan lebar 3,5 meter yang menghubungkan beberapa kampung,” ungkapnya. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI