Angkutan Umum Kini Harus Berbadan Hukum, Ini Alasannya

KARANGPAWITAN, (GE).- Para pemilik angkutan umum kini harus bersiap dengan aturan baru yang tentunya akan emngikat keberadaan angkutan umum sendiri. Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Garut saat ini getol mensosialisasikan keharusan berbadan hukum bagi seluruh angkutan umum (Angkum). Hal ini merupakan kebijakan pusat yang tujuannya katanya untuk meringankan pihak pemilik angkum dalam masalah pajak kendaraan.

Kasat Lantas Polres Garut, Ajun Komisaris Ardi Wibowo, menyebutkan, seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Garut diharuskan memiliki badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Badan hukumnya juga harus berada di wilayah kabupaten Garut, atau sesuai domisili pemilik kendaraan.

Ditegaskannya, keharusan berbadan hukum ini merupakan tindaklanjut dari adanya Permendagri nomor 101 tahun 2014 pada pasal 18 poin a dan b. Sebelumnya, Satlantas Polres Garut, Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, dan Dispenda telah melakukan kajian terhadap hal ini.

“Hingga saat ini baru ada sekira 30 persen angkutan umum yang sudah berbadan hukum di Kabupaten Garut ini. Sebagian besar pemilik angkum masih belum faham benar tentang program ini yang sebenarnya sangat menguntungkan bagi mereka sehingga kita masih terus mensosialisasikan,” jelas Ardi, dihadapan wartawan, Kamis (7/1/2016).

Diakatakannya, hingga saat ini masih banyak pemilik angkum yang mengeluh BPKB nya harus dibaliknamakan ke nama PT atau koperasi. Namun demikian tetap ada surat kuasa yang diberikan dari pemilik tersebut ke PT atau koperasi, dan BPKB-nya tetap dipegang oleh pemilik kendaraan. Dengan demikian sebenarnya pemilik tidak poerlu khawatir karena status kepemilikan tetap ada di tangan mereka.

“Apabila kendaraan milik perseorangan tersebut berbadan hukum, maka pembayaran pajak kendaraan akan diberikan discount, karena ada subsidi dari pemerintah. Besarannya sendiri berbeda-beda tergantung dari tahun pembuatan dan jenis kendaraan,” ungkapnya.
Adanya keringanan pembayaran pajak tersebut, tuturnya tentu saja merupakan sebuah keuntungan bagi para pemilik kendaraan. Oleh karena itu Ardi mengimbau agar para pemilik kendaraan umum di Garut segera mengikuti program ini.

Di sisi lain Ardi mengakui masih ada kelemahan dalam pelaksanaan program badan hukum bagi setiap kendaraan angkum ini yaitu belum adanya sanksi hukum bagi mereka yang tak melaksanakan ketentuan ini.

“Sejauh ini, program tersebut masih bersifat himbauan meski payung hukumnya sudah sangat jelas.” Pungkasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN