Anggota Komisi II DPR RI Sebut FAGAR Sebagai Korban Politik

Arteria Dahlan, anggota komisi II DPR RI, saat menghadiri HUT Fagar, di Aula Musadaddiyah, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Minggu, (15/05/2016)/ Useu G Ramdani 'GE'.

TARKID, (GE).- Hingga saat ini nasib guru honorer kategori dua (K2) masih jadi permasalahan yang cukup serius. Permasalahan semakin pelik dengan dikeluarkannya moratorium tentang pengangkatan CPNS dari honorer K2. Dengan dikeluarkannya moratosrium ini, tentunya berdampak pada nasib para pahlawan pendidikan ini kian tidak menentu.

Terkait hal tersebut, anggota DPR-RI Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, mengatakan, bahawa hal ini merupakan ketidakadilan dan korban politik semata. Menurutnya, ada tiga hal yang harus diperjuangkan bagi guru honorer K-2, pertama, untuk bisa menjadi PNS di tahun 2019 ( tanpa tes), yang ke-dua adalah mengenai kesejahteraan, dan yang ke-tiga ialah pegembangan kapasitas, seperti sertifikasi guru yang saat ini masih bermasalah.

“Semua itu akibat dari PP 74 terkait pemberian sertifikasi kepada guru yang mengajar di sekolah swasta. Tetapi justru guru yang mengajar di negeri tidak mendapatkan sertifikasi.” Ungkapnya.

Arteria menilai, keberadaan guru honorer sudah jelas diakui dan diperjuangkan oleh negara melalui beberapa peraturan pemerintah, seperti PP 48 dan PP 56 yang mengawal dan di proyeksikan pemerintah, jika guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Namun dengan alasan berakhirnya PP 56, keberadaan tampaknya mereka tidak diperhatikan lagi, dan di biarkan begitu saja, tetapi tenaganya masih tetap di pakai. Dengan demikian, pemerintah seharusnya bisa membuat instrumen lain. Dengan menetapkan status untuk mereka, apakah di PNS kan atau diberi status kategori tiga, sehingga kesejahteraannya bisa lebih diperhatikan.” Tandasnya.

Ketidaktransparannya seleksi CPNS-pun menjadi sorotan Arteria. Bahkan dirinya mengaku sudah mengantongi bukti-bukti kecurangan dalam proses kelulusan para CPNS yang tidak masuk akal.

“Misalnya, para CPNS yang baru tercatat menjadi honorer di tahun 2008, tiba-tiba sudah menjadi PNS. Ada juga para CPNS yang menyogok menggunakan uang. Dan semua itu sudah dikumpulkan oleh tim satgas anti mafia PNS yang dibentuk dalam upaya memberantas kecurangan yang terjadi selama ini.” Ungkap Arteria Dahlan, saat menghadiri acara ulang tahun Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Kabupaten Garut di Auala Yayasan Al Musadaddiyah Garut, Minggu (15/05/2016).

Arteria berharap, pemerintah tidak boleh melakukan rekrutmen CPNS sebelum persoalan K-2 tuntas. Dikatakannya, sudah sehrusnya pemerintah tidak bolah terlalu banyak mengumbar janji-janji, karena justru akan lebih memperumit permasalahan dan tidak akan ada penyelesaian. (Useu G Ramdani) ***