Anggaran Pilkada Belum Disepakati, Pemkab Garut Harus Siapkan Dana Rp 63 Miliar untuk KPU dan Panwaslu

GARUT, (GE).- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pihak Pemkab Garut belum menyepakati terkait permasalahan anggarannya. Meski demikian, kemungkinan anggaran yang diminta KPU akan disetujui Pemkab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyebutkan total anggaran untuk Panwaslu tembus angka Rp 19 miliar. Anggaran tersebut terbagi dua, dari Pemprov dan Pemkab. Hingga saat ini dari Pemprov sudah disetujui sebesar Rp 10 miliar. Sementara dari Pemkab Garut sendiri belum ada kesepakatan.

“Ya, cukup berat bagi Pemkab jika harus mengeluarkan anggaran untuk Panwaslu sampai Rp 9 miliar. Hasil hitung-hitungan paling bisa di angka Rp 7 miliar,” ujar Iman saat ditemui di sela rapat paripurna di DPRD Garut, Selasa (9/5/17).

Dijelaskannya, dari total kebutuhan sebesar Rp 96 miliar, KPU mengajukan ke Pemkab Garut sebesar Rp 56 miliar. Jumlah pengajuan itu besar kemungkinan akan disetujui. Beberapa anggaran yang diajukan Panwaslu seperti sewa gedung dan mobil bisa dihilangkan sehingga bisa meminimalkan anggaran.

“Pilkada serentak itu kan semangatnya efisiensi anggaran. Harusnya bisa lebih kecil, bukan malah lebih besar,” katanya.

Diakuinya, saat ini ada beberapa perubahan aturan yang membuat dana Pilkada 2018 menjadi lebih besar. Contohnya, ada aturan baru biaya kampanye calon yang ditanggung KPU. Perbandingan saat Pilkada 2014, Pemkab Garut hanya menghabiskan anggaran di bawah Rp 50 miliar untuk dua putaran. Untuk pilkada nanti, Pemkab harus menyiapkan dana sebesar Rp 63 miliar untuk kebutuhan KPU dan Panwaslu.

“Anggarannya juga nanti sekaligus masuk di 2018. Jadi untuk pembangunan tahun depan harus disesuaikan anggarannya,” ucapnya.

Sementara itu, terkait penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada, menurut Iman masih menunggu kesepakatan anggaran untuk Panwaslu. NPHD pun nanti akan diatur secara serentak antara provinsi dengan setiap daerah.

“Belum lagi ada kebutuhan anggaran pengamanan. Itu diluar anggaran untuk KPU dan Panwaslu,” katanya.(Tim GE)***

Editor: SMS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *