Anggaran Dipangkas Hingga Rp 320 Miliar, Gaji PNS Terancam “Tekor”

PEMKAB, (GE). – Sejumlah proyek dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut tahun 2016 terancam “tekor” atau tidak terbayarkan. Kemungkinan ini menyusul kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu) Nomor 125/PMK.07/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 tentang penundaan sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

Dalam Permenkeu tersebut, sebanyak 169 daerah ditunda pembayarannya senilai Rp 19,14 triliun. Terdapat 12 daerah di Jawa Barat termasuk Garut yang terpangkas pembayaran DAU setiap bulannya senilai Rp 81,8 miliar terhitung mulai bulan September hingga Desember 2016.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengungkapkan, penundaan pembayaran DAU dari pemerintah pusat tersebut, tentunya membuat pemerintah daerah kesulitan. Karena, setiap bulannya pemerintah daerah harus membayar gaji PNS setiap bulannya sebesar Rp 91 miliar. “Ya hari ini kita baru terima Permenkeu terbaru soal penundaan DAU,” katanya.

Selain gaji pegawai, menurut Rudy, penundaan pembayaran DAU juga akan berdampak pada pembangunan di daerah dan proyek-proyek yang telah dilaksanakan pun terancam tidak bisa terbayar. “Gaji untuk bulan ini masih ada, untuk bulan depan kita akan bicarakan lagi, kita akan segera merubah APBD,” katanya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengakui, tertundanya pembayaran DAU ini akan mengganggu keuangan daerah, termasuk gaji pegawai. “Ya pasti terganggu, kalau bulan ini masih bisa gajian, tapi untuk bulan-bulan berikutnya Wallahualam,” katanya.

Selain masalah gaji pegawai, menurut Iman masalah lainnya adalah pemerintah daerah punya kewajiban bayar pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilelangkan diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). Jika pembayaran DAU ditunda maka pemerintah bisa saja dituntut oleh para pemborong pekerjaan. “Bayangkan saja mereka sudah melaksanakan pekerjaan, uangnya dapat minjam misalnya, sekarang mau nagih uangnya kita tidak punya,”jelasnya.

Menyikapi Permenkeu ini pemerintah daerah dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi kepada Kementerian Keuangan. Karena, ini tidak berlaku pada semua daerah, tapi di Jawa Barat saja hanya ada 12 daerah yang dana DAU-nya ditunda. “Makanya ini yang kita ingin tahu kenapa,” tegasnya. (Slamet Timur). ***