Aneh, di Garut Ada Indomaret Menolak untuk Disensus Ekonomi

Petugas sensus ekonomi, sedang berdebat dengan pegawi Indomart di Jalan Pramuka, sebrang gedung IBC Kabupaten Garut, yang menolak di sensus ekonomi.
KOTA, (GE).- Badan Pusat tatistik (BPS) Nasional, mulai 1 Mei 2016, melakuka sensus ekonomi secara serentak. Tetepi entah kenapa, salah satu mini market Indomart yang berlokasi di Jalan Pramuka, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut kota, Garut Jawa Barat, tepatnya  sebrang komplek pertokoan IBC Kabupaten Garut, menolak untuk di sensus oleh petugas. Kedatangan petugas sensus  petugas pencacah lapangan,  di tolak mentah-mentah oleh pengelola Indomart tersebut.
Menurut Agus setiawan, petugas BPS yang mengaku sudah 4 kali mendatangi Indomart bandel ini, dirinya merasa aneh  dengan sikap yang di tunjukan oleh pengelola. Mereka kata Agus, dengan tegas menolak untuk di sensus, dengan dalih tidak mempunyai kewenangan memberikan data kecuali diberikan oleh pengelola dari pusat.
Bahkan saat petugas kembali mendatangi Indomart tersebut, Jum’at, (27/05/2016), dan di layani oleh pegawai Indomart, sedangkan pengelola hanya bersedia melayani lewat pesawat telepon. Dalam percakan tersebut, bisa di simpulkan jika pengelola Indomart yang ada di jalan pramuka itu tetap dengan pendiriannya, tidak mau disensus ekonomi.
Agus yang terlihat sedikit jengkel mengatakan, jika hal ini tidak bisa di selesaikan, ia akan melaporkan ke BPS Kabupaten untuk di tindak lanjuti. Ia menambahkan, padahal minimarket di wilayah sensusnya bukan hanya satu, dan yang lainnya tidak bandel seperti yang satu ini
“Minimarket lainnya dengan sukarela memberikan data saat petugas sensus yang datang dan menjalankan tugas. Entah ada apa dengan mini market ini,” ujarnya.
Lurah Pakuwon, Asep Mulyana, yang pada hari Jum’at, (27/02/2016) sempat mendatangi lokasi karena mendapat laporan dari petugas sensus, menyesalkan sikap penolakan dari pengelola salah satu indomart yang ada di wilayah kelurahannya. Asep menganggap, tindakan aneh tersebut, adalah salah satu sikap yang bisa menghambat program dan pembangunan pemerintah. Useu G ramdani***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN