UMK di Garut Naik, Kaum Buruh Menilai Masih Kurang

KOTA, (GE).- Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Kabupaten Garut telah diserahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Garut kepada Gubernur Jawa Barat. Diperkirakan besaran UMK Garut berada di kisaran Rp 1,4 juta.

Meski ada peningkatan dari tahun sebelumnya, namun kenaikannya baru sekitar Rp 150 ribu. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang jika dibandingkan dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok akibat inflasi.

Seperti dikatakan salah seorang pegawai swasta di Garut, Asep Suharja,  penetapan UMK tersebut tidak melihat realita kebutuhan kaum buruh. Menurutnya upah sebesar itu di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat dirasakan sangat kurang.

“Coba bayangkan harga beras saja sekarang sudah Rp 10 ribu untuk jenis sedang. Belum lagi untuk kebutuhan pokok lainnya. Mana mungkin gaji sebesar itu bisa mencukupi,” keluhnya.

Asep berpendapat, agar kebutuhan dasar kaum buruh dapat terpenuhi. Paling tidak UMK tahun 2016 sedikitnya Rp 2 juta.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, menuturkan penentuan UMK Kabupaten Garut telah sesuai dengan PP 78 tahun 2015. Terkait tuntutan buruh yang menolak penerapan PP 78 tahun 2015, menurut Elka hal tersebut menjadi hak para buruh. Pihaknya hanya mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

Elka menambahkan, penetapan UMK 2016 sudah memenuhi unsur KHL. Menurutnya, UMK di Kabupaten Garut merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

“Survei KHLnya di angka Rp 1,4 juta. Untuk besaran UMK nanti ditentukan Gubernur. Tapi biasanya tak akan jauh dari rekomendasi yang kami berikan,” ucapnya.

Terkait tuntutan buruh di Garut yang meminta kenaikan upah hingga Rp 2,5 juta, diakui Elka tak akan bisa dipenuhi. Penetapan UMK sudah disesuaikan dengan PP 78 tahun 2015. Farhan SN***