Aksi Protes Guru, Kegiatan Belajar Mengajar di Garut akan Lumpuh

GARUT, (GE).- Ribuan guru honorer dan PNS akan menggelar aksi protes terkait pernyataan pelaksana tugas (Plt) Kepla Dinas Pendidikan Garut yang menyebut guru honorer ilegal. Aksi protes itu berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahkan sejumlah sekolah terpaksa meliburkan siswanya.

Rencananya, aksi protes kepada Plt Kadisdik Garut, Jajat Darajat akan dilakukan pada Senin (17/9/18) namun karena bentrok dengan aksi unjukrasa dari pihak lainnya aksi pun akan digelar pada Selasa (18/9/18).

Rencana aksi protes tersebut dibenarkan oleh Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar), Cecep Kurniadi. Ia mengatakan, awalnya aksi akan dilaksanakan pada Senin (17/9/2018). Namun setelah menggelar rapat, demontrasi diundur menjadi Selasa. Aksi tersebut tersulut usai Plt Kadisdik menyebut guru honorer di Kabupaten Garut ilegal.


Selain itu, para guru honorer menuntut dikeluarkannya surat keputusan (SK) Bupati untuk guru honorer. Pasalnya saat ini, payung hukum guru honorer tak jelas. Dampaknya sejumlah guru honorer tak bisa mendapat sertifikasi.

Rencana aksi yang akan mengganggu kegiatan belajar mengajar ini disayangkan oleh orang tua siswa. Menurut mereka aksi seperti itu boleh dilakukan tapi jangan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.

Orang tua di SDN Jatisari 3, Rini (21), mengaku kecewa jika hanya gara-gara aksi protes terhadap pimpinan harus mengorbankan ribuan siswa yang ingin menuntut ilmu. Menurutnya aksi unjukrasa bisa dilakukan oleh perwakilan saja. Agar tidak mengganggu proses KBM.

“Kecewa saja kalau harus proses KBM terhenti,” kata dia, Minggu (16/9/18).

Orang tua lainnya, Susi (45), mengaku anaknya di SDN Tarogong 2, mengalami hal serupa. Kegiatan belajar mengajar di sekolah anaknya diliburkan.

“Menurut saya, para siswa tak seharusnya menjadi korban dari aksi unjuk rasa para guru. Seharusnya KBM masih bisa dilakukan karena masih ada guru PNS,” ujar dia.

Menurut dia, persoalan guru yang akan menggelar demo cukup disikapi oleh perwakilan guru saja. Jangan sampai mengorbankan anak didik.

“Mau demo silakan saja, tapi jangan sampai sekolah diliburkan. Anak saya dan siswa lain kan enggak tahu masalahnya apa. Kok malah jadi korban,” kata dia.

Bukan hanya siswa SD yang diliburkan. Sejumlah taman kanak-kanak juga libur setelah aksi unjuk rasa direncanakan. Angga (33), mengaku jika anaknya yang bersekolah di TK Rum Sari, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul juga diliburkan.

Berdasarkan pantauan “GE” sejumlah sekolah di Garut telah mengumumkan libur sekolah di hari Senin dan Selasa. Alasannya akan menggelar aksi solideritas guru. Para guru menerima intruksi dari PGRI dan Fagar Sukwan terkait rencana aksi turun ke jalan itu.

Diberitakan sebelumnya, tersebar pesan melalui media sosial terkait pernyataan PLT Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut yang menyebut guru honorer ilegal mengundang kemarahan guru lainnya. Akibatnya ribuan guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) atau pun yang masih honorer akan menggelar aksi unjuk rasa dan mogok mengajar pada Senin (17/9/18) mendatang.

Dua organisasi guru yaitu PGRI dan Fagar Sukwan siap turun ke jalan guna menyuarakan kekesalan mereka terhadap Plt Kadisdik yang telah mengeluarkan pernyataan menyakitkan bagi para guru.

Ketua FAGAR Garut, Cecep Kurniadi, mengatakan, sejumlah guru honorer siap melakukan aksi mogok kerja sejak hari ini (15/9) hingga senin (17/9) mendatang. Hal tersebut sebagai bentuk protes pihaknya terhadap pernyataan Plt. Kadisdik Garut dan tuntutan penerbitan SK Bupati Garut bagi honorer.

Menurut Cecep nasib guru honorer di Garut digantung oleh aturan. Jadi, kata Cecep, jangankan memperhatikan kesejahteraan, legalitasnya pun masih di Gatung.

“Padahal tidak sulit, guru honorer itu hanya butuh SK bupati. Karena dengan SK tersebut semua guru honorer memiliki kekuatan hukum,” ucap Cecep.

Namun sayang, kata Cecep, sampai saat ini Bupati Garut tak berani mengeluarkan SK untuk guru honorer. Jadi sejumlah bentuk kesejahteraan untuk guru honorer seperti sertifikasi tidak bisa didapatkan oleh guru honorer di Garut.

“Kan sayang, guru honor di Garut ga bisa dapat sertifikasi. Sementara itu bantuan dari Pemkab sangat kecil. Mana cukup untuk biaya hidup,” ungkapnya, saat ditemui di Gedung PGRI Garut, Jumat (14/9/18).

Sementara itu, Ketua PGRI Garut, Mahdar, mengatakan, aksi tersebut berkaitan dengan sejumlah tuntutan pihak guru terhadap pemerintah daerah dan pusat. Diantaranya penerbitan surat tugas Bupati bagi guru honorer, revisi Undang-undang ASN, dan aksi protes terhadap anggapan yang dilontarkan Plt. Kadisdik Garut terkait guru Honorer adalah ilegal.

“Kami menuntut Surat tugas atau SK dari Bupati. Karena tidak adanya itu, PPG (non PNS) tidak dapat sertifikasi. Gara-gara tidak ada surat tugas Bupati. Ada 522 orang yang sudah lolos sertifikasi tapi tidak dapat sertifikasi,” katanya.

Lanjutnya, pihak Kabupaten harus menekan pemerintah pusat untuk merevisi Undang-undang ASN. Pasalnya, regulasi CPNS terkait batas usia diatas 35 tahun tak bisa ikut seleksi dinilai tidak adil. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI