Akankah Bupati Garut Keluarkan SK Pengangkatan bagi Para Guru Honorer? Ini Jawabannya…

Dani

GARUT, ( GE ).-  Para guru honorer di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendesak Bupati Garut segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan bagi mereka sebagai tenaga guru honorer. Pasalnya, SK tersebut akan sangat berguna sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Selain itu, kami juga berharap ada peningkatan kesejahteraan yang layak terutama pada  penggajihan atau pengupahan,” tutur  Dani, pengurus FAGAR Garut, kepada “GE”, Senin (3/6/2017).

Pernyataan berbeda diungkapkan salah seorang guru honorer asal Kecamatan Malangbong, Sayid. Menurutnya, SK Bupati dibutuhkan sebagai legalitas formal para tenaga honorer untuk  mendapatkan kembali dana sertifikasi  yang pernah diraih ratusan guru honorer kategori dua (K2).


“Saya kira dengan adanya SK Bupati saja semua tenaga guru honorer bisa hidup tentram,” ujar Sayid kepada “GE”, Senin (6/3/2017).

Menurut sejumlah guru honorer asal Kecamatan Malangbong lainnya, sebenarnya sangat beralasan para guru honorer terutama yang mengajar di sekolah negeri mendapat SK pengangkatan dari Bupati. Hal itu sesuai dengan yang tertera pada Juknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017. Bahkan, dalam Juknis tersebut ditegaskan, bahwa pemerintah daerah wajib memberikan penugasan kepada guru honorer di sekolah negeri.

Selain itu,  SK Bupati tersebut juga amat dibutuhkan oleh para guru honorer untuk mendapatkan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Berkaitan dengan kesejahteraan guru honorer, pernyataan miris diungkapkan salah seorang guru honorer asal Kecamatan Pamengpeuk, Rohidin. Guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun ini, mengaku honor mengajar yang diterima setiap bulannya sangatlah minim. Bahkan, nilainya sangat jauh sekalipun jika dibandingkan dengan penghasila para buruh pabrik.

“Kalau tidak sambil bisnis kecil-kecilan, maka tamat riwayat keluarga kami, dengan penghasilan yang jauh di bawah rata-rata buruh atau kuli bangunan saja. Bisa-bisa kami tidak makan. Padahal kami bertugas sama dengan para guru yang berstatus PNS,” keluh Rohidin.

Karena itu, Rohidin dan rekan-rekan seperjuangannya berharap, pemerintah daerah terketuk hatinya untuk memberikan SK Bupati kepada para guru honorer  di Kabupaten Garut. Seperti yang dilakukan pemerintah-pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang, Tegal, Tanggamus, dan kabupaten/kota yang lain.

Hingga saat berita ini diturunkan, Bupati Garut, Rudy Gunawan, belum bisa diminta tanggapannya. Bahkan, ketika coba dihubungi oleh redaksi “GE” melalui telepon seluler ajudannya, malah direjek. (TAF Senopati)

Editor  : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI