Data AMPG Lemah, DPRD Garut Batal Ajukan Hak Angket

KEJAKSAAN, (GE).– DPRD Garut telah mengeluarkan hasil pengusulan hak interpelasi terkait kebohongan publik yang diajukan Aliansi Masyarakat Peduli Garut. Dalam putusannya, ajuan hak interpelasi tidak bisa dikabulkan karena tidak memiliki data konkrit untuk DPRD mengajukan haknya.

Ditemui di Kejaksaan Negeri Garut usai menghadiri rapat persiapan perayaan 17 Agustustus, Ketua DPRD Garut, Ade Ginanjar, mengaku telah menerima adua dari AMPG terkait desakan agar DPRD Garut segera mengeluarkan hak angket atas kebohobgan publik yang dilakukan Bupati Garut Rudy Gunawan. Waktu itu, DPRD menerima usulan dari AMPG agar semua Fraksi di DPRD melakukan kajian dan mengusulkan pada hari berikutnya.

Hari ini, kata Ade, kajian dari tiap fraksi sudah final. Hasilnya memutuskan DPRD tidak bisa menunaikan hak-nya untuk mengeluarkan hak angket.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD dijelaskan hak angket DPRD bisa dikeluarkan jika bupati telah melanggar Perda atau Undang-undang. Atau bisa juga, bupati telah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya umum, strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Sementara ini, alasan yang diajukan AMPG tidak memiliki data konkrit. Sehingga tahapan untuk mengeluarkan hak angket pun tidak terpenuhi.

“Mereka kan mengajukan permasalahan ini karena bupati telah melakukan kebohongan publik. Saat ditanya kebohongan publik yang hanya mengutarakan korban menibggal di Pasar Wanaraja. Jadi belum bisa memenuhi syarat untuk kami mengeluarkan hak angket,” kata Ade, Rabu (3/8/2016).

Masih menurut Ade, untuk mengajukan hak angket sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui. Pertama ada substansi permasalahan yang memenuhi unsur Hak angket DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, setiap fraksi memberi pandangan.

“Sementara ini aduan yang disampaikan AMPG tidak ada satu pun yang memenuhi untuk dijadikan alasab DPRD untuk menyampaikan hak interpelasi atau pun hak angket,” ujar Ade kepada wartawan.

Ade mengaku, sampai hari akhir tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasinya. Oleh sebab itu DPRD Garut tidak bisa melanjutkan permasalahan kebohongan publik bupati untuk mengeluarkan hak angket.

“Kobteks dan substansi yang mereka ajukan masih belum jelas. Saya melihat bupati masih menjalankan tugasnya sesuai dengan perundangan,” pungkas Ade. Farhan SN***