Bupati Garut Rudy Gunawan : “Pembentukan DOB Garut Selatan Tak Butuh Presidium”

Polemik garsel akan diakhiri dengan keluarnya RPP yang masih dibahas di Kemendagri. Rudy mengaku, hingga kini masih ada kesimpangsiuran informasi terkait DOB Garsel.

Dari RPP yang telah dibaca Rudy, isinya bertentangan dengan sejumlah pendapat dari beberapa pihak yang menginginkan pemekaran Garsel. Meski begitu, Rudy tetap akan mendorong percepatan pembentukan DOB Garsel.

“Contohnya di RPP disebutkan jika DOB diawali dari nol lagi. Persiapannya pun selama tiga tahun. Misalnya Garsel jadi dibentuk tahun 2017, maka tahun 2020 baru bisa mulai mandiri,” ujar Rudy di Kantor Bupati Garut, beberapa waktu lalu.

Rudy menambahkan, dalam proses pembentukan DOB tidak diperlukan adanya presidium lagi. Nantinya pengajuan DOB akan dilakukan Bupati. Hingga kini Rudy juga terus melakukan perbaikan di wilayah selatan sebagai upaya percepatan pemekaran.

“Di selatan itu harus ada upaya peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Dari pajak hotel dan restoran saja, pendapatannya hanya Rp 25 juta per tahun. Jadi harus digenjot lagi,” katanya.

Total PAD di Garsel yang hanya mencapai Rp 8 miliar per tahun, tutur Rudy, akan memberatkan saat berjalannya roda pemerintahan. Nantinya akan menjadi beban bagi pemerintah pusat karena harus memberikan dana alokasi khusus (DAK).

“Andalannya nanti kan di selatan itu dari pariwisata dan perikanan. Itu yang harus ditingkatkan lagi. Kami tidak akan menghalangi untuk pemekarannya,” ucapnya.

Rudy menjelaskan, selama masa transisi DOB Garsel jika telah terbentuk akan dipimpin oleh pelaksana tugas Bupati. Namun untuk kantor kedinasan masih menginduk ke wilayah Garut.

“DPRD dan Sekdanya juga masih di Garut induk. Nanti setelah tiga tahun baru punya pemerintahan sendiri,” katanya. Farhan SN***