Buah Simalakama Kasus Pembajakan Buku oleh Disbudpar

KOTA, (GE).- Kisruh pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Dinas Budaya dan pariwisata terus berlanjut. Sampai saat ini, kuasa hukum dari pihak Warjita belum menerima konfirmasi terkait somasi yang dilayangkan kepada pihak Disbudpar. Oleh sebab itu, kuasa hukum Warjita minggu ini akan mengambil langkah hukum.

“Sampai hari ini saya sebagai kuasa hukum Warjita belum menerima konfirmasi dari pihak Disbudpar. Beberapa hari ke depan saya akan melaporkan permasalahan ini ke Polres Garut,” ujar, Syam Yousef, SH, Selasa (19/01/2015).

Masih menurut Syam, Disbudpar sama sekali tidak ada niatan baik guna menyelesaikan permasalahan ini. Padahal, sebagai korban pihaknya telah membuka pintu islah selebar-lebarnya.

Menurut saya, permasalahan seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama biar ada kemaslahatan. Namun sampai saat ini niatan baik dari Disbudpar belum terlihat. Jadi dalam beberapa hari ke depan terpaksa akan kami laporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Garut.

“Kasus pelanggaran hak cipta ini merupakan delik aduan. Jadi selama pihak yang dirugikan tidak melapor tentunya tidak akan bisa diproses secara hukum. Sekarang kami telah menyiapkan kelengkapan pelaporan agar permasalahan ini bisa ditangani secara hukum,” kata Syam.

Sementara itu, dalam tautan sosial media facebook, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata, Budi Gan-gan, mengatakan buku yang diperbanyak oleh Disbudpar sama sekali tidak melanggar hak cipta. Pasalnya, saat itu Warjita bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Jadi Disbudpar berwenang untuk memperbanyak buku karya Warjita tanpa sepengetahuannya. Soalnya dibiayai oleh uang Pemkab. Jadi apa bedanya dengan RPJMD yang selama ini bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan,” kata Budi Gan-gan.

Sementara itu, menanggapi peliknya permasalahan ini, salah seorang tokoh pemerhati pemerintahan dan juga pengurus Organisasi kemasyarakatan Mapag, Haryono, mengatakan sebenarnya pelanggaran hak cipta itu sudah jelas dilindungi Undang-undang no.19 Tahun 2002. Di dalamnya dijelaskan hak cipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Dalam kasus ini, Warjita sebagai korban dan merasa hak ciptanya diperbanyak oleh Disbudpar. Namun dalam hal ini, harus ada kejelasan terkait buku yang dicetak oleh Disbudpar tersebut. Terutama klausul perjanjian di awal pencetakan.

Selain itu, masih menurut Haryono, jika Warjita ingin mengambil jalan hukum tentunya harus dipastikan dulu kalau buku ciptaannya tersebut murni hasil karyanya. Dengan kata lain buku itu harus diciptakan berdasarkan hasil penelitian sendiri dan didanai oleh uangnya sendiri.

“Kalau buku itu dibuat oleh tim tentunya tidak bisa dilindungi hak cipta. Bahkan kalau ini dibawa ke ranah hukum tentunya akan menjadi bumerang bagi Warjita sendiri,” pungkasnya. Farhan SN***